KAMPUNGBERITA.ID-Menindaklanjuti temuan-temuan saat sidak ke sejumlah puskesmas, Selasa (25/2/2025) malam, akhirnya Komisi D DPRD Kota Surabaya mengumpulkan 63 puskesmas untuk rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan di Surabaya yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i menyampaikan bahwa sejak awal ketika Komisi D melakukan sidak ke Puskesmas Ketabangkali, Puskesmas Peneleh, dan Puskemas Sidotopo Wetan, bukan ingin mencari untuk menjatuhkan puskesmas. Tapi, ingin melihat kelemahan-kelemahan di lapangan.
“Ternyata kita menemukan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan itu diakui oleh kepala puskesmas di sini,” ujar dia.
Dari 63 puskesmas di Surabaya, lanjut Imam, 23 puskesmas melayani rawat jalan, sedangkan 40 puskesmas rawat inap. Yang puskesmas rawat jalan ini kekurangan orang. Ditambah lagi, mereka harus piket Tim Gerak Cepat (TGC), dan juga ada program RI N1 atau satu RW satu tenaga kesehatan (Nakes).
Kalau melihat fakta seperti itu, tegas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), kepala puskesmas jangan asal siap-siap saja, ketika sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sarpras) tidak memenuhi syarat.
“Kalau diberi target harus dipastikan syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak, baru mengatakan siap melaksanakan,” ungkap dia.
Kalau puskesmas belum siap buka 24 jam, kenapa itu dijalankan? Imam mengatakan, Alhamdulillah sambutannya menemukan solusi, apalagi ternyata dari pengakuan kepala puskesmas kalau buka 24 jam itupun tidak semua puskesmas efektif. Kadang seminggu pasiennya hanya satu. Ya, itu kan sayang.
Kemudian dia menganalogikan (puskesmas buka 24 jam), mau meniru minimarket atau warung Madura.”Kalau minimarket ketika kita buka 24 jam tidak ada pembeli, kalau di puskesmas pasiennya hanya satu orang saja.Kan sayang dengan kita menggerakkan SDM yang besar, padahal SDM itu tidak mencukupi,” jelas dia.
Sementara kalau mau mengambil contoh warung Madura, kata Imam, enggak apa-apa. “Dia tetap di warungnya 24 jam, tapi tidur. Ketika ada pembeli baru diketuk. Itu yang kami kembalikan, ” ujar dia.
Imam menambahkan, tolong kebijakan dari Dinas Kesehatan Surabaya ini dibicarakan seperti apa. Apakah meneruskan dengan fakta-fakta yang disampaikan pada rapat koordinasi? Kalau tidak diteruskan, ya sudah biar mulai pagi sampai sore saja.
Sedangkan yang khusus rawat inap di 40 puskesmas yang itu diperkuat, sehingga tidak perlu orang sakit itu semuanya dirujuk di rumah sakit, ketika puskesmas bisa menangani.
Lantas apa rekomendasi Komisi D, Imam yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya ini menyebut rekomendasi Komisi D yakni Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi harus realistis. Ini yang paling penting.
“Kalau kenyataan di lapangannya seperti yang kita temukan, ya monggo kalau kemudian Pak Wali Kota ingin yang idealis. Yang jelas, syaratnya harus dipenuhi lebih dulu. Idealis boleh, tapi harus realistis,” tegas Imam.
“Nanti kan ada kalkulasi, apakah nanti memaksakan 63 puskesmas di Surabaya tetap buka 24 jam? Padahal ada fakta SDM sangat kurang dan banyak puskesmas yang ternyata pasien malamnya itu sangat sedikit. Bahkan, ada yang tidak ada pasiennya, apakah itu mau dipaksakan? Kan sayang juga. Lebih baik SDM itu dipakai untuk pelayanan pada pagi hingga sore,” terang Imam.
Dia menambahkan, kalau untuk anggaran, Komisi D sejak awal siap mensupport. Tapi jangan sampai nanti anggaran untuk kepentingan puskesmas yang langsung bersentuhan untuk kesehatan masyarakat, juga nanti dikenakan efisiensi.
Imam mengaku, pihaknya sudah bertemu dengan Direktur RSUD Soewandhie dan RSUD BDH dan yang menggembirakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat untuk kesehatan di Surabaya, utamanya untuk rumah sakit itu tidak dikurangi. Dana tersebut bisa diturunkan untuk puskesmas-puskesmas dan tempat-tempat layanan kesehatan di bawahnya, juga jangan kena efisiensi.
Di sisi lain, Imam menyatakan Dinas Kesehatan belum mengajukan untuk kebutuhan SDM, karena kekurangan tersebut baru diketahui dari hasil rapat koordinasi.
“Mereka baru cerita ini. Sekali lagi ini temuan kita, kan kadang bisa saja Dinas Kesehatan karena ini masalah internal, tidak melihatnya secara objektif. Justru, kami yang dari luar bisa melihat seobjektif mungkin, apalagi kemudian saat sidak kami tidak memberitahu, ya natural-lah, “tutur Imam.
Dia menyatakan, Komisi D ingin tahu fakta di lapangan karena sebagai orang luar apa yang disampaikan apa adanya. Hal ini agar membuat kepala masing-masing puskesmas pusing. “Ini temuan kami. Jadi kebenaran itu harus kami sampaikan, ” pungkas dia.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya,
Nanik Sukristina, S.KM, M.Kes menyampaikan bahwa sejak November 2023, puskesmas di Surabaya sudah melakukan pelayanan 24 jam. Ini merupakan instruksi Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023.”Dari total 63 puskesmas, Insyaallah melakukan pelayanan 24 jam, ” tutur dia.
Jika toh kemarin anggota Komisi D menemukan sejumlah puskesmas yang pintunya ditutup atau petugasnya tidur serta lampu dimatikan, karena permasalahan masing-masing puskesmas berbeda-beda.
Puskesmas Sidotopo Wetan yang ada rawat inapnya, pasti mereka 24 jam melakukan pelayanan.
“Kalau misalkan ada petugas yang tidur, ya mungkin ia duduk terpejam. Bukan tidak melakukan pelayanan ya, mungkin habis melayani pasien terus rehat sejenak, ” ujar dia.
Terus kemudian ada puskesmas yang pintu pagarnya tutup, kata Nanik, karena banyak kejadian pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan sebagainya.
“Jadi mungkin teman-teman lebih hati-hati karena memang kita standby kan minimal perawat dan beberapa dokter untuk jaga malam, ” imbuh dia.
Begitu juga puskesmas yang kondisinya gelap. Nanik tidak tahu apakah lampu sengaja dimatikan. Menurut dia, ini nanti akan jadi bahan evaluasi. “Yang jelas tidak ada niatan teman-teman (puskesmas) untuk mangkir dari tanggung jawab,” tegas dia.
Terkait persoalan puskesmas tersebut, diakui Nanik sudah ada evaluasi dari Komisi D dan pihaknya juga akan mengevaluasi diri secara khusus dengan puskesmas-puskesmas.
Harapannya, lanjut dia masukan Komisi D ini bisa memberikan dampak perbaikan, sehingga akhirnya bisa memberikan manfaat buat masyarakat.
“Soal kekurangan SDM akan kita lakukan penghitungan kembali, kita cek kembali, ” pungkas dia. KBID-BE