KAMPUNGBERITA.ID – Satpol PP Kota Mojokerto melakukan penertiban bangunan liar (Bangli) dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan di sejumlah lokasi yang mulai dipadati PKL dan bangunan liar.
Kasatpol PP Henriana Dodik melalui Kasi Trantib Muhammad Hatta menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah merupakan agenda rutin dan bertujuan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum diantaranya trotoar untuk pejalan kaki, saluran air dan bahu jalan bukan tempat untuk berjualan.
“Ada bangunan milik pedagang yang berada di atas saluran air, jadi ini sangat menyulitkan bila akan dilakukan pengerukan ini yang kita tertibkan,” terangnya.
Selain razia, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan himbauhan secara terus menerus. Pihaknya berharap, momen tersebut dapat dijadikan sebagai bahan instropeksi diri dari semua pihak sehingga ke depan kota mojokerto dapat terbebas dari banjir.
”Kepada pedagang yang merasa keberatan hal tersebut adalah wajar, namun meski demikian tentunya kita harapkan untuk bisa menghargai tugas dan kepentingan masing-masing,” tambahnya.
Mengenai rencana pembongkaran bangunan kios permanen di Jalan Raya Cindhe, pihaknya menjelaskan jika bangunan tersebut memang selama ini berdiri di atas tanah milik pemerintah kota.
Kebetulan di lokasi tersebut akan dipergunakan sebagai akses jalan komplek Kantor Perendustrian Kota Mojokerto.”Lokasi tersebut adalah aset Pemkot dan di belakang bangunan tersebut nantinya akan di pakai sebagai bengkel dari Dinas Perdagangan,” terangnya.
Sejauh ini persoalan pembongkaran bangunan warung permanen tersebut pihaknya hanya melakukan pembongkaran bangunan teras. Mengenai bangunan induk, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik bangunan.
“Dari penanganan mengenai persoalan tersebut kita hanya melakukan monitoring. Kita juga sudah menerima laporan mengenai kesediaan dari sang pemilik warung untuk melakukan pembongkaran sendiri,” pungkasnya. KBID-FAN