KAMPUNGBERITA.ID-Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Surabaya periode 2020-2025 di bawah pimpinan Johari Mustawan akan berakhir pada Agustus 2025.
Bahkan, dalam acara Media Gathering Sabtu (22/3/2025) lalu, Ketua DPD PKS Kota Surabaya Johari Mustawan dan Sekretarisnya, Cahyo Siswo Utomo sudah berpamitan kepada wartawan Pokja DPRD Kota Surabaya.
“Ini adalah Ramadan terakhir kami sebagai pengurus DPTD 2020-2025. Insyaallah nanti kita bertemu lagi dengan formasi berbeda,” ungkap Cahyo.
Menurut Cahyo, kepengurusan DPTD ini bisa bertahan, kecuali DPP dan DPW tetap sama semua. “Hanya saja di PKS jarang sekali pengurus itu berulang, hanya satu dua orang saja,”beber dia.
Cahyo yang sudah dua periode menjabat sekretaris, memang digadang-gadang untuk naik menjadi ketua menggantikan Johari Mustawan. “Mas Cahyo ini sudah layak menjabat ketua, karena pengalamannya dua periode sebagai sekretaris dan saat ini menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya,” ujar Johari Mustawan.
Sementara Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Surabaya, Aning Rahmawati ketika dikonfirmasi seputar proses pergantian ketua DPD PKS Kota Surabaya menjelaskan, untuk pergantian ketua itu prosesnya berjenjang.
Mulai Musyawarah Nasional (DPP/Pusat), Musyawarah Wilayah (DPW/Provinsi) hingga Musyawarah Daerah (DPD/ Kabupaten/Kota).
“Namun saat ini edarannya belum keluar. Sepertinya akan dimulai dari bawah dulu,”ungkap dia.
Sebelum dilakukan pemilihan, kata Aning akan ada proses penjaringan dan sepengetahuannya sepanjang menjadi pengurus, proses penjaringan calon di DPD PKS Kota Surabaya itu luar biasa.
“Jadi proses penjaringan dimulai dari tingkat DPRt (Kelurahan), DPAC (Kecamatan) dan DPTD ( Kota) dilakukan dengan scoring. Sekarang ini sedang dalam proses penjaringan di tingkat Majelis Syura. Jadi semuanya melalui proses yang sangat terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, ” beber dia.
Lebih jauh, Aning yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya ini menuturkan, pemilihannya sangat terukur dan prosesnya juga melalui polling yang sangat ketat dan seluruh anggota partai mendapat kesempatan untuk melakukan proses pemilihan dan penjaringan, baik pengurus di tingkat ranting, sampai pusat.
“Itu mekanisme yang dilakukan PKS. InsyaAllah semua pengurus PKS sangat kredibel karena proses pemilihannya berdasarkan parameter yang terukur dengan proses polling yang ketat,” tegas dia.
Lebih jauh, dia menjelaskan, 30 persen kuota perempuan menjadi syarat wajib dan sekarang ditambah kuota untuk pemuda (anak muda). Jadi PKS fokus membersamai perempuan dan pemuda menjadi salah satu parameter khusus yang nantinya akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi pengurus di tingkat Pusat (DPP), Wilayah (DPW), dan Kota (DPD).
Soal isu kalau perempuan tidak boleh menjadi Ketua PKS, Aning menegaskan, bahwa DPD PKS Kota Surabaya tidak pernah memberikan aturan tidak boleh perempuan menjadi ketua. Jadi, siapapun, entah itu perempuan atau lelaki, asalkan ia mempunyai kualitas yang sesuai dengan parameter terukur yang sudah ditetapkan oleh DPP, maka ia berhak dan bisa untuk menjadi ketua DPD PKS Surabaya.
“Karena tidak ada aturan di dalam harus lelaki, tidak ada. Sepanjang dia memenuhi kualifikasi untuk menjadi ketua DPD, saya kira PKS akan sangat mengakomodir. Artinya, semua perempuan tetap punya peluang untuk menjadi ketua. Tentunya dengan kriteria di atas,”ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini.
Ditanya prosesnya sudah sampai mana? Dia menjelaskan, pada Mei nanti untuk pemilu
Majelis Syura. Berikutnya akan ada jadwal yang jelas dari DPD PKS Kota Surabaya.
“Saat ini belum ada sosialisasi dari PKS kapan penjadwalannya. Yang jelas, Agustus 2025 sudah harus selesai atau sudah terbentuk kepengurusan baru. Kalau pelantikan mungkin Juli,”pungkas dia. KBID-BE