KAMPUNGBERITA.ID Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim mempertanyakan transparansi Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 73 Tahun 2025. Hal ini karena perwali yang disahkan pada 8 Desember 2025 dinilai tidak terbuka.
Hal ini disampaikan Sekretaris Umum P3I Jatim, Agus Winoto, saat dialog dengan pengurus PWI Jawa Timur, Rabu (11/2/2026).
Agus memaparkan secara rinci, sebelumnya, Perwali Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penataan Reklame, di dalamnya pada Bab III disebutkan Aset Tanah Pemkot boleh dipakai reklame. Titik titik reklamenya secara rinci berada di jalan mana saja sudah diatur oleh keputusan Wali Kota.
Titik-titik lokasi reklame itulah yang menjadi ‘rebutan’ para pengusaha. Cara mendapatkannya akan diatur oleh perwali berikutnya, yaitu Perwali Nomor 73 Tahun 2025. Tetapi sebelum perwali tersebut terbit, sudah banyak titik berdiri.
Lebih lanjut, Agus Winoto menjelaskan, Perwali Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata cara Penyelenggaraan Reklame disahkan pada 8 Desember 2025. “Tetapi baru disosialisasikan pada 5 Februari 2026. Ini juga aneh, kok baru disosialisasikan. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika Perwali Nomor 73 Tahun 2025 itu digedok, ternyata titik-titik reklame sudah terisi. Jelas ini tidak fair dan tidak adil,” ungkap dia.
Perwali 73 ini mengatur tata cara mendapatkan titik titik reklame yang berada di aset Pemerintah Kota Surabaya. Terkait dengan hal ini, P3I berharap transparansi pemkot, apa syarat untuk bisa mendapatkannya. “Perlakuan yang sama kepada setiap pemohon dan berlaku adil agar tercipta iklim yang baik bagi semua pelaku bisnis terkait agar industri periklanan, khususnya media luar ruang/billboard tumbuh dengan baik,” pungkas Agus. KBID-BE