KAMPUNGBERITA.ID-Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir menegaskan pentingnya penguatan standar higienitas dan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan dr Akmarawita saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, dan pengelola SPPG di DPRD Kota Surabaya, Rabu (13/5/2026). “Saya menyikapi apa yang disampaikan teman-teman dari Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Sekolah, Dinas Kesehatan, maupun SPPG. Kelihatannya syarat higienitas ini sangat-sangat penting untuk pelaksanaan SPPG,”ujar dia.
Dia mengapresiasi antusiasme siswa saat menerima makanan MBG. Menurut Akma, sapaan dr Akmarawita Kadir, menu baru seperti daging mendapat respons positif dari anak-anak. “Anak-anak ini kalau kita berkunjung ke SD, SMP semangat sekali kalau dapat makanan. Apalagi tadi ada menu baru daging. Alhamdulillah, rasanya enak,”ungkap.dia.
Namun, Akma menilai SLHS perlu diperkuat dalam proses perizinan operasional SPPG. Politisi Partai Golkar ini yakin, jika seluruh SPPG memiliki SLHS, kejadian seperti dugaan keracunan massal dapat diminimalisir. “Saya yakin kalau SPPG ini memiliki SLHS, mungkin ini tidak akan terjadi. Kita perlu dukung semua bahwa MBG ini punya maksud yang sangat mulia untuk anak-anak kita agar gizinya meningkat dan bisa ikut membangun bangsa,”tutur dia.
Lebih dari itu,
Akma menyoroti kendala pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang dinilai menjadi hambatan bagi SPPG untuk segera mengurus SLHS. Dia mengaku sering menerima laporan bahwa proses SKRK berjalan sangat lama. Padahal, meskipun perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengurusannya harus berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). “Ada beberapa SPPG yang sudah berproses itu sangat lama katanya mengurus SKRK. Ini kita perlu mencari solusi terbaik bagaimana supaya SKRK ini bisa keluar sehingga teman-teman SPPG bisa cepat mengurus SLHS-nya,” tegas dia.
Akma berharap kendala teknis tersebut segera diurai agar operasional SPPG berjalan sesuai standar dan program MBG dapat berjalan aman serta berkelanjutan.
Anggota Komisi D,
Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am meminta seluruh pihak menyampaikan hasil investigasi dugaan keracunan program MBG secara transparan kepada publik. Karena, menurut dia, kasus ini menyangkut ribuan siswa dan target besar Indonesia Emas. “Jangan menilai orang atas kesalahan yang ia perbuat, tapi nilailah bagaimana cara ia bisa memperbaiki kesalahan tersebut,” ujar Ghoni.
Politisi muda PDI-P ini menegaskan, tujuan Presiden melalui program MBG sangat mulia. Karena itu, jangan sampai ada pihak yang disalahkan sebelum proses awal dijalankan dengan benar.
Dari kacamata objektif, Ghoni menilai Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan belum berjalan optimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi Kementerian dan pengelola SPPG. “Standar awal saja sudah tidak dipenuhi dengan baik, yang ditakuti itu ya keracunan massal ini? Maka dari itu saya berharap standar pengawasannya diperketat secara betul,” tandas dia.
Ghoni juga menyoroti masalah perizinan, terutama terkait pendaftaran dan operasional SPPG. Dia berharap Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar program pusat hingga ke level bawah berjalan baik.
“Ini anak-anak kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita ini mengalami trauma yang berlebihan. Ini merupakan ujian buat kita bersama agar tidak terulang kembali,” tegas dia.
Selain itu, dia juga meminta agar seluruh SPPG yang ada dipastikan lolos pengawasan dengan benar. Menurut dia, guru yang bertugas mencicipi makanan juga harus terlindungi agar tidak menjadi korban pertama. “Ujung tombak yang paling awal saya berharap bisa bertanggung jawab ke Tuhan,” pungkas Ghoni.
Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, menyatakan, SPPG yang diduga menjadi sumber keracunan program MBG di Surabaya resmi disuspend (dihentikan sementara). Keputusan itu diambil setelah tim menemukan ketidaksesuaian layout, higienitas, dan standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan saat inspeksi pada Senin (11/5/2026) malam. “Kami bersama tim dari Jatim langsung turun ke lokasi. Hasilnya, layout dan higienitas belum memenuhi syarat. SOP pelaksanaan pengolahan makanan juga tidak sesuai,” kata Kusmayanti.
Dia menyebut laporan sudah disampaikan ke pimpinan. SPPG tersebut akan tetap ditutup sementara hingga memenuhi seluruh persyaratan. Kusmayanti yang bertanggung jawab atas 16 kota dan kabupaten di Jatim juga akan mengintensifkan sidak ke dapur-dapur MBG lainnya. “Ke depan sidak akan lebih ketat. Kami minta kepala SPPG jujur melaporkan kondisi dapurnya. Kalau tidak layak, segera sampaikan agar bisa ditindaklanjuti,”tandas dia.
Soal data alergi siswa, dia menjelaskan, SOP sudah mengatur agar kepala SPPG berkoordinasi intensif dengan pihak sekolah penerima manfaat. Namun implementasinya belum optimal. Ini setelah diketahui ada siswa penderita leukemia yang tidak terdata dengan baik saat proses pengisian.
Dia menegaskan, pembenahan akan difokuskan pada akurasi data dan pengawasan lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. KBID-BE