
KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Kota Surabaya merespons kebutuhan lahan pemakaman di Kota Surabaya yang kian mendesak. Mengingat, dari 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemkot Surabaya, tujuh di antaranya sudah penuh dan harus menerapkan sistem pemakaman tumpang.
Tujuh TPU yang dinyatakan penuh dan menerapkan sistem tumpang adalah TPU Karang Tembok, TPU Tembok Gede, TPU Babat Jerawat, TPU Ngagel Rejo, TPU Kembang Kuning, TPU Mbah Ratu (Kalianak), TPU Asem Jajar.
Meski tekanan terhadap lahan makam semakin tinggi, namun TPU Keputih masih memiliki sisa sekitar 7.470 petak kosong. Selain itu, makam umum Putat Gede, Simo Kwagean (makam Tionghoa), makam umum Wonokusumo Kidul dan Kapas Krampung juga masih memiliki ketersediaan lahan.
Menyikapi krisis lahan makam di Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri memastikan Pemkot sudah menyiapkan solusi jangka panjang. Pemkot akan membuka kawasan pemakaman baru di Surabaya Barat, tepatnya di Desa Sumberrejo seluas sekitar 40-50 hektare dan diproyeksikan mulai beroperasi 2027.
“Jadi sarana-sarana kaitan makam sudah dipersiapkan 40-50 hektare di wilayah Sumberrejo dan tahun depan sudah mulai beroperasi. Lahan itu merupakan aset milik Pemkot,” ujar dia, Kamis (19/11/2026).
Untuk itu, Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri meminta masyarakat tidak perlu risau, terutama warga kampung yang tidak memiliki lahan makam di wilayahnya. Karena Pemkot sudah mempersiapkannya untuk jangka panjang.
Untuk jangka pendek, TPU Keputih masih memiliki 7.470 petak kosong yang bisa digunakan. Selain itu, ada juga rencana pengembangan di Waru Gunung.
“Lahan di Waru Gunung masih loncat-loncat. Artinya, aset Pemkot yang tidak menggabung itu disekat oleh pemilik-pemilik persil. Mungkin tahun ini tambah-tambah sedikit,” jelas dia.
Politisi senior PDI-P ini mengakui penambahan lahan di Waru Gunung tidak bisa serta-merta karena masih milik warga. Namun, dia menyebut hal ini tidak mendesak karena TPU Sumberrejo sudah disiapkan.
“Penambahan lahan makam itu kan tidak bisa serta-merta kalau pemilik lahan tidak dijual. Itu kan hak mereka. Selain itu, tidak begitu urgent karena kita sudah mempersiapkan 40-50 hektare untuk kepentingan Surabaya di Sumberrejo,” beber dia.
Menurut Syaifuddin, penyediaan sarana pemakaman merupakan bagian dari kewajiban dasar pemerintah.
“Pemkot dan kita di DPRD saling mensupport apa yang menjadi kepentingan masyarakat Surabaya. Khususnya dalam memahami tanggung jawab dalam hal kaitan orang meninggal atau dari sisi tanggung jawab kepada fardu kifayah. Orang-orang yang meninggal itu tanggung jawab bagi orang-orang yang hidup untuk menghormati dan meletakkan pada penempatan yang tidak mengganggu kehidupan orang-orang hidup,” pungkas dia.
Sebelumnya, Kepala UPTD Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Khoirun Nisa membenarkan kondisi keterbatasan lahan tersebut. Sejumlah TPU utama sudah tidak memiliki ruang untuk petak baru. “Kondisi terkini dari 13 TPU yang kami kelola, beberapa sudah penuh,” ujar dia.
Dia menambahkan, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan lahan untuk TPU baru di Sumberrejo seluas 44 hektare dan diproyeksikan mulai beroperasi pada 2027. KBID-PAR-BE

