KAMPUNGBERITA.ID-Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Surabaya menggelar rapat evaluasi triwulan III dan persiapan triwulan IV dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappeda Litbang, Bagian Administrasi Pembangunan, di dan Bapenda, Selasa (22/10/2024).
Rapat ini, menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, adalah dalam rangka mengawal bagaimana agar program-program prioritas Pemkot Surabaya di tengah tantangan fiskal ini bisa tetap optimal berjalan sampai akhir tahun.
“Tadi kita evaluasi soal realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang secara prosentase lebih baik dari tahun lalu. Realisasi per 18 Oktober 2024 adalah 73,62 persen. Kalau tahun lalu sekitar 72 persen. Jadi ada progres,” ujar Eri Irawan, Selasa (22/10/2024).
Adanya progres ini, kata politisi muda PDI-P ini menunjukkan bagaimana sumber-sumber PAD bisa digali dengan baik.
Selain itu, lanjut dia, ini juga menunjukkan bagaimana pemulihan ekonomi semakin masif di Surabaya. Sehingga PAD trennya meningkat.
Ke depan, jelas Eri Irawan, memang ada tantangan-tantangan yang harus diantisipasi agar semua target bisa terealisasi.”Kita minta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan exercise, mitigasi, dan beberapa simulasi. Exercise A misalnya kalau pendapatan 90 persen bagaimana, kalau 95 persen bagaimana. Sehingga program-program Pemkot Surabaya bisa tetap berjalan optimal, ” beber dia.
Menjelang akhir tahun ini, dia berharap Pemkot Surabaya bisa lebih optimal dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan.
“Kita tetap optimistis meski ada tantangan fiskal.Mungkin nanti ada beberapa hal belum tercapai, tapi jangan sampai belanja-belanja prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, soal infrastruktur, penanganan banjir, manajemen persampahan dan segala macam bisa lebih optimal, ” tandas dia.
Eri Irawan mengaku, pihaknya memang meminta ada semacam exercise agar anggaran tidak cukup ipto atau icip-icip roto. Jadi, semua memang sesuai dengan program prioritas Pemkot Surabaya.
“Karena itu, tidak semuanya kemudian harus rata. Ada dinas yang anggarannya sama, sehingga kita tidak punya prioritas. Ke depan, kalau ada prioritas maka dampak yang dirasakan masyarakat lebih optimal, ” imbuh dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati membenarkan apa yang disampaikan ketua Komisi C.
Menurut dia, meski dari tahun 2023, PAD ada kenaikan 4,5 persen, namun ada yang dikhawatirkan Komisi C, yakni APBD-Perubahan 2024 mengalami kenaikan dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 11, 5 triliun. Ternyata Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hanya sanggup Rp 10, 5 triliun. Jadi APBD murni (Rp 10,8 triliun) saja tidak tercapai.
“Optimis sampai Desember 2024 itu cuma Rp 10,5 triliun. Sehingga nanti ada selisih satu triliun yang akan terasionalisasi oleh Pemkot Surabaya, ” beber Aning.
Untuk itu, politisi PKS ini wanti-wanti betul agar kegiatan-kegiatan prioritas dan aspirasi masyarakat yang sudah dititipkan di pundak anggota DPRD Kota Surabayab tetap menjadi prioritas Pemkot Surabaya.
Karena, menurut Aning, satu triliun bukan angka yang kecil. Pada waktu PAK lalu, pihaknya menambahkan Rp 627 miliar.
“Ini malah satu triliun yang akan terasionalisasi. Karena itu, kita berharap Bapenda dan seluruh OPD bisa menentukan rasionalisasi terhadap prioritas program yang memang betul-betul dibutuhkan masyrakat, “tutur dia.
Salah satu contoh adalah kemiskinan, pengangguran, rutilahu, dan juga anggaran transportasi publik yang selalu terasionalisasi. Aning berharap Agara tidak terasionalisasi lagi.
Rasionalisasi itu, diakui Aning, bahasa gampangnya adalah program yang ada di APBD senilai Rp 11,5 triliun, satu triliun akan hilang. Itu berupa program dari seluruh komisi.
Untuk itu, lanjut Aning, dirinya dari DPRD Kota Surabaya di Komisi C minta susunan dan data mana saja yang akan terasionalisasi. Sehingga pihaknya punya suara bahwa yang dirasionalisasi atau dihilangkan itu bukan prioritas dari masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemkot Surabaya.
Rasionalisasi atau alokasi ke pos lain? Aning menyatakan besok, Rabu (23/10/2024), Komisi C akan mengundang OPD terkait. Dari situ nanti akan diketahui bergeser atau terasionalisasi di Komisi C, counterpart Komisi C.
“Itu kan bisa nanti rasionalisasi di komisi lain atau pergeseran di komisi kami. Besok, InsyaAllah kita preteli seluruh OPD yang menjadi counterpart kita, apakah dirasionalisasi atau digeser. Kita bisa berikan jawaban setelah ketemu OPD, ” ujar dia.
Ditanya soal retribusi terbesar PAD tahun ini?.Aning menjelaskan, ada yang terendah dan ada yang terbesar. Dari retribusi, pendapatan terendah dari PAD Kota Surabaya. Jadi hampir seluruhnya capaiannya di atas 70 persen hingga 80 persen. Namun sektor retribusi ini hanya di angka 56 persen, paling rendah.
“Terendah adalah Danis Perhubungan dari parkir tepi jalan umum (TJU) dan tempat parkir khusus (TPK). Kemudian di atasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan ( DPRKPP) terendah kedua.
“Kita akan betul-betul analisa apakah Dishub nanti bisa mencapai target dalam dua bulan ini. Kemarin, kalau tidak salah wali kota mewacanakan parkir gratis. Ini menjadi salah satu untuk pengambilan kebijakan di tahun berikutnya, ” pungkas Aning. KBID-BE