KAMPUNGBERITA.ID-Kebijakan Pemkot Surabaya menjadikan Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS) sebagai satu-satunya pusat distribusi dan transaksi sayur dan buah di Kota Surabaya harus dikaji ulang. Lantaran, lokasi PISS dinilai tidak strategis sehingga akan menambah panjang jalur distribusi.
Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya, Lilik Hendarwati, menilai panjangnya jalur distribusi tentu akan menambah biaya transportasi. Dampaknya bisa membuat harga komoditas bertambah mahal.
“Kalau saya lihat lokasi PISS tidak strategis. Ini akan menambah panjang jalur distribusi. Saya khawatir akan menambah mahal komoditas sampai di tangan konsumen,” kata Lilik, Senin (27/3/2023).
Dia menjelaskan, idealnya sebuah pasar sebagai pusat transaksi harus berada di lokasi yang mudah terjangkau. Ini akan memudahkan pemasok, penjual, pengecer, pedagang hingga konsumen untuk bertransaksi.
Lilik berharap, setidaknya ada dukungan dari Pemkot Surabaya kepada para penyuplai atau pemasok komoditas sayur mayur yang mayoritas berasal dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dia mencontohkan dukungan itu seperti subsidi bahan bakar (BBM) atau ongkos angkut.
“Kalau ongkos angkut dan BBM-nya bertambah, tentu akan berpengaruh pada harga yang justru bisa memicu inflasi. Pesan saya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena harga naik atau justru komoditas menjadi langka,”ungkap Lilik.
Untuk itu, politisi PKS ini menyarankan ada baiknya PISS yang dikelola swasta bersinergi dengan Pasar Induk Puspa Agro yang dikelola oleh PT Jatim Grha Utama, BUMD milik Pemprov Jatim. Sebab, konsep PISS dengan Puspa Agro hampir sama.
“Saya kira ada baiknya pemkot dan pemprov bisa bersinergi dalam pengelolaan pasar induk agar lebih terintegrasi dan saling mendukung,” pungkas dia. KBID-MDR/BE