KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Peristiwa Surabaya Teranyar

Komisi A Minta Pemkot Surabaya Gencar Merazia Warung Pangku di Daerah Pinggiran yang Langgar Perda

 

Komisi A DPRD Kota Surabaya menyidak warung pangku yang dinilai melanggar perda dan disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya.@KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya meminta pemkot lebih aktif menyisir usaha-usaha yang meresahkan masyarakat.

Apalagi ada temuan empat warung kopi (warkop) di Jalan Klumprik PDAM, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, telah disegel Satpol PP Surabaya karena kedapatan menjual minuman keras (miras) tanpa izin dan menyediakan pemandu lagu dengan mengarah ke layanan esek-esek (prostitusi).

Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, Senin (28/11/2022).“Komisi A bersama Camat Wiyung, Lurah Balas Klumprik, dan Satpol PP Kota Surabaya menemukan tempat-tempat yang digunakan untuk warkop, tapi melakukan pelanggaran. Yakni, menjual miras kemudian ada rumah musiknya seperti karaoke dan menyediakan pemandu lagu. Orang-orang menyebutnya warung kopi pangku,” kata Imam Syafi’i.

Imam mengungkapkan, empat warung tersebut disegel lantaran melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah ke Perda Nomor 2 Tahun 2020. Selain tak mengantongi izin juga mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Usaha tersebut melanggar perda trantibum (ketentraman dan ketertiban umum), karena selain tak mengantongi izin juga mengganggu kenyamanan warga. Musiknya sangat keras dan bikin bising. Saat ini sudah disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya,” jelas dia.

Ke depan, politisi Partai NasDem ini meminta Pemkot Surabaya gencar melakukan penindakan mengingat praktik serupa masih marak terjadi di pinggiran kota.

Bahkan, Imam menilai perlu dilakukan tindakan pemidanaan dan berharap kepolisian bisa mengusut lebih lanjut.

“Kita minta pemkot terus gencar melakukan razia. Apalagi di wilayah Surabaya Barat dan wilayah pinggiran Kota Surabaya selama ini sering menjadi lokasi untuk praktik semacam itu,”ungkap dia.

Tindakan tegas diperlukan, kata Imam, lantaran sanksi atas pelanggaran perda hanya dikenai tindak pidana ringan (tipiring). Denda yang dijatuhkan pun tergolong rendah.

“Makanya kita berharap aparat kepolisian dalam kasus-kasus seperti ini juga menjajaki kemungkinan adanya delik pidana, supaya mereka kapok dan jera. Kalau didenda Rp100 ribu kurang membuat jera, yang lain bisa mengulangi,” tandas dia.

Diketahui, empat warkop pangku tersebut berdiri di atas tanah milik negara dengan statusnya fasilitas umum (fasum). Para pengusaha warkop itu menyewa ke oknum warga sekitar.

Setiap pengelola warung merogoh kocek Rp1,350 juta per bulan. Sudah termasuk listrik Rp250 ribu dan buka portal Rp100 ribu.

Empat warkop ilegal tersebut beroperasi mulai pukul 11.00-17.00. Perempuan-perempuan seksi yang dipekerjakan merupakan buangan dari warung di Jurang Kuping yang sebelumnya sudah ditertibkan lebih dulu oleh aparat kecamatan.

“Jadi ini bukan warung remang-remang, karena mereka buka mulai siang sampai sore. Sedangkan yang melakukan usaha di situ orang luar Surabaya, yang datang juga dari orang luar, lalu pemandu lagunya, cewek-ceweknya itu buangan dari Jurang Kuping. Karena diobral, mereka pindah ke situ,” tutur dia.

Imam mengklaim, sementara ini belum ditemukan adanya praktik prostitusi. Hanya sebatas kopi pangku, menemani nyanyi sambil dipangku.

“Sejatinya, adanya bangunan warung tersebut niatnya baik. Didirikan untuk dimanfaatkan pemberdayaan masyarakat, menampung pelaku UMKM. Tetapi karena sewanya Rp1 juta, maka warga merasa terlalu tinggi dan mahal. Akhirnya beberapa warung nganggur tidak terpakai, yang ini kemudian dimanfaatkan oleh orang luar, karena mungkin ada yang menawari. Agar laku tercetus ide dibuatkan untuk usaha seperti itu,” pungkas dia.

Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono berharap kepada Satpol PP, lurah dan camat bisa berkolaborasi dalam hal pengawasan, sehingga tidak sampai ada tempat-tempat seperti ini yang sangat mengganggu lingkungan.

” Ya, mungkin warga khawatir adanya pengaruh negatif dengan adanya tempat-tempat hiburan seperti itu, “ungkap dia.

Politisi PDIP ini menyatakan,
mungkin perlu penambahan personel untuk pengawasan tempat-tempat seperti ini. “Jadi jangan sampai aturan yang tertuang dalam perda ini diabaikan, sehingga ada warga yang semaunya sendiri.Selain itu, jangan sampai dianggap buat kafe-kafe itu tebang pilih, di sana ada kenapa kok dibiarkan. Jadi daerah-daerah pinggiran seperti ini mungkin butuh pengawasan lebih ketat,”ungkap dia.KBID-BE

Related posts

Bantuan Sembako Menumpuk, Pemkot Diminta Tambah Alokasi Anggaran Kesehatan

RedaksiKBID

Sore Nanti Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 2020

RedaksiKBID

Tinjau USBN-BK di SMPN 4, Ning Ita Resmikan Laboratorium TIK

RedaksiKBID