KAMPUNGBERITA.ID-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan tidak akan mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) khusus buat para tahanan atau narapidana (napi). Lantaran jumlah napi tentatif dan banyak yang keluar masuk.
Hal ini disampaikan
Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Naafilah Astri Swarist saat KPU Kota Surabaya hearing dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (29/5/2023) sore.
Dia mengatakan, tahanan yang ada di lapas, baik di Polrestabes Surabaya, Polres KP3 Tanjung Perak, dan Polda Jatim dilibatkan dalam koordinasi pelayanan pemilih di lokasi khusus. “Jadi sudah ada berita acaranya,” ungkap Naafilah.
Berita acara itu, beber Naafilah, tidak mengajukan pendirian TPS khusus, lantaran jumlah napi tentatif dan banyak yang keluar-masuk. Jadi, tidak pasti hari ini datanya 100 orang, besoknya tetap 100 orang. Itu berubah terus.
Sehingga, kata Naafilah, pihak kepolisian di Surabaya tidak melakukan pengajuan TPS khusus. “Pelayanan pemilih napi menggunakan TPS sekitar atau terdekat, ” jelas dia.
Bagaimana cara membawa para napi keluar tahanan menuju ke TPS? “Para tahanan tidak keluar lapas, tapi petugas KPPS yang masuk. Jadi, kita yang jemput bola, “tandas dia.
Lebih jauh, Naafilah menjelaskan, jumlah TPS di Surabaya untuk Pemilu 2024 ada 8.160 titik.
Pada Pemilu 2019, jumlah TPS di Surabaya 8.146 titik. Sehingga ada 14 TPS tambahan untuk pemilu nanti.
“Yang ada TPS khusus di
Asrama Mahasiswa Nusantara, ITS, Liponsos, Griya Werda Jambangan dan Sambikerep, ” ungkap dia.
Naafilah menjelaskan 8.167 TPS itu ditetapkan berdasarkan hasil sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU Pusat. Jumlah calon pemilih di Surabaya tercatat 2.237.682 orang.
Sementara itu Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti hak suara pemilih yang bekerja sebagai karyawan mal. Saat pencoblosan, sebenarnya mereka ingin menggunakan hak suaranya, tapi kesulitan karena masih bekerja.
“Bagaimana dengan yang bekerja di mal, mereka nyoblos di mana?” tanya Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna saat rapat koordinasi dengan KPU Kota Surabaya, Senin (29/5/2023).
Menanggapi ini, Naafilah menyampaikan karyawan mal
sama halnya dengan pasar dan tempat umum lainnya.
Dia menegaskan, 14 Februari 2024, Perpres nya jelas, saat hari pencoblosan diliburkan secara nasional. Karena itu, Naafilah mengimbau warga sekitar bisa mengunakan hak pilihnya, masyarakat ber KTP Surabaya bisa nyoblos lebih dulu, baru jalan ke mal.
“Atau menggunakan pindah pilih. Setelah penetapan DPT, bisa mengajukan dengan kondisi tertentu,” terang dia.
Namun, dari sudut pandang Ayu, warga bisa pindah pilih hanya untuk pemilihan presiden (pilpres). Bahkan, dia mengaku tak yakin Pemilu 2024, mal akan diliburkan, kendati libur nasional.Sehingga pekerja di mal mengalami dilema, kemudian lebih memilih tidak mencoblos ketimbang takut kehilangan pekerjaan.
“Ini yang dikeluhkan dari yang lalu sampai saat ini. Para karyawan semua ngeluh seperti itu, kita enggak bakal milih siapa- siapa, karena kami tidak bisa punya libur,” tutur Ayu.
Naafilah menyatakan, sebagai penyelenggara, tidak bisa represif untuk libur satu hari. Pihaknya hanya melaksanakan pelayanan sesuai dengan regulasi.”Itu yang kami bisa lakukan,” tandas dia.
Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menambahkan, Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan daerah pemilihan.
Pilpres lanjut dia, pemilihannya seluruh Indonesia, untuk DPD satu provinsi, DPR RI hingga kota/kabupaten berdasarkan daerah pemilihan. Maka, KPU Surabaya akan melayani sesuai daerah pemilihan.
“Tentu ketika pemilih itu menggunakan hak pilih di TPS tertentu, akan dilayani berdasarkan daerah pemilihan,” tegas dia.
Namun, jika karyawan di mal ingin libur atau pulang, juga manajemen perusahaan mengharuskan bekerja, KPU sebagai pelaksana undang- undang tidak bisa memaksakan diri. “Apalagi konstitusi kita mengatakan memilih adalah hak, bukan kewajiban,” pungkas Nur Syamsi.
Salah Cetak Gambar
Di sisi lain, Ayu juga menyoroti adanya salah cetak foto atau gambar pada lembar surat suara. Pada periode sebelumnya, dirinya pernah mengalami kejadian itu. dirinya yang mencalonkan DPRD Kota Surabaya, fotonya benar, tapi namanya, atas nama orang lain.
“Tolong jangan sampai terjadi lagi. Karena partai itu menempatkan kami, tak sesuai dengan alamat setempat. Misal, alamat di dapil 4, tapi ditempatkan di dapil 1,”ungkap dia.
Menanggapi Ini, Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno menjelaskan, kalau merujuk PKPU jadwal pengumuman dan penetapan DCT pada 4 November 2023.
Pasca itu, lanjut dia, KPU RI persiapan cetak suara dengan rujukan dari SILON. ” Ya, nanti kita akan undang parpol atau petugas penghubung, apakah surat suara sudah sesuai nama, foto, gelar dan lain lain, “kata dia.
Karena itu,lanjut dia, KPU Surabaya akan mengelilingkan desain surat suara sebelum diedarkan. Ini sebagai filterisasi dan bentuk kehati-hatian.
Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menambahkan, jika terjadi kesalahan penempatan foto, ya salah itu yang salah semuanya. Karena rancangan DCS maupun DPT itu melibatkan parpol. ” Kalau ada perbedaan tanda gambar, nomor urut, nama lengkap, ya kesalahan kolektif,” imbuh dia. KBID-BE