KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Kota Surabaya meminta agar Pemkot kembali mendata warga yang terdampak penutupan Lokalisasi Dolly. Hal ini menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat kawasan Dolly-Jarak di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (23/7).
“Sebaiknya, Pemkot kembali mendata mereka yang terdampak. Apakah semua sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Jadi bisa terlihat jika ada yang belum mendapatkan pekerjaan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Junaedi, Selasa (24/7).
Terkait aduan yang menjadi gugatan utama, politikus Partai Demokrat ini mengaku selama ini belum ada surat aduan yang masuk ke Komisi D. “Kalau memang mau mengadu, kita terbuka untuk nanti dibahas bersama,” ujarnya.
“Tapi, kalau mau menggunggat secara perdata, ya itu memang hak warga. Jadi ya silakan,” pungkas Junaedi.
Sebagai informasi, Senin lalu puluhan massa yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independen (Kopi) berdemo di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Massa yang merupakan warga Jarak-Dolly ini menuntut janji Pemkot Surabaya.
Jubir FPL dan Kopi, Saputro menjelaskan, pasca penutupan lokalisasi Dolly sekitar 3,5 tahun lalu, pemkot sebenarnya menjanjikan membangun pabrik sepatu dan usaha batik. Namun kenyataannya, setelah usaha ini berdiri, hampir tak ada pengaruh kesejahteraan yang dinikmati sebagian warga Jarak-Dolly.KBID-NAK