KAMPUNGBERITA.ID-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Baktiono menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan SMP cukup baik. Hanya saja, dia mengingatkan agar program nasional itu jangan sampai menggunakan anggaran dari Pemprov Jatim maupun Kabupaten/Kota.
“MBG yang merupakan program nasional, yakni janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye, cukup baik. Tapi untuk anggaran harus menggunakan APBN, jangan sampai mengganggu keuangan Pemprov Jatim maupun kabupaten/kota,”ujar dia, Selasa (7/1/2025).
Kenapa demikian? Karena, menurut Baktiono, setiap daerah itu sudah memiliki program-program unggulan untuk membantu masyarakat. Karena di Indonesia, contoh di Surabaya saja, Pemkot Surabaya masih membutuhkan biaya besar untuk mengatasi atau menangani banjir, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jadi Program MBG itu jangan sampai mengganggu APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerah masing-masing, “tandas anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya ini.
MBG yang merupakan program nasional, kata politisi senior PDI-P Baktiono, anggaran seharusnya dari Pusat (APBN), apalagi ada Dana Alokasi Khusus (DAK), lha sekarang DAK-nya untuk Program Makanan Bergizi Gratis.
“Jadi ada alokasi tersendiri untuk program nasional tersebut. Jangan disuruh menanggung kabupaten/kota maupun provinsi. Misalnya, Surabaya saja itu masih membutuhkan biaya besar,”ungkap mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini.
Apalagi pimpinan di Kota Surabaya, lanjut dia, akan menggunakan skema pinjaman untuk pembangunan proyek-proyek strategis. “Lha kita (Surabaya) masih pinjam untuk membiayai pembangunan kok akan dikurangi lagi. Bahkan, pengurangannya cukup besar Rp 1,1 triliun. Ini 10 persen dari APBD Surabaya. Dengan memangkas atau melakukan recofusing banyak sektor dan akan menganggu pembangunan yang ada di Surabaya,” tandas politisi senior senior PDI-P ini.
Selain itu, kata Baktiono, untuk program MBG ini harus melibatkan Kementerian Kesehatan, untuk menu makannya. Jadi harus ada standar seluruh Indonesia.
“Itu tadi menunya, sementara untuk kandungan dari makanan itu juga harus sesuai dengan kandungan makanan bergizi,” tambah dia.
“Meski di suatu daerah tidak harus sama isinya, tapi kandungannya itu harus sama. Sehingga bisa meningkatkan gizi anak-anak,” pungkas dia. KBID-BE