KAMPUNGBERITA.ID – Komisi A DPRD Kota Surabaya berharap kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya agar penanganan varian OmicRon tidak seperti penanganan Covid-19 pada tahun pertama 2020 dan 2021.
Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni usai hearing dengan Dinas Kesehatan, BPBD, dan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya di ruang Komisi A, Rabu (23/2/2022).
“Saya berharap dalam penanganan varian OmicRon ini tidak ada represifitas dari aparat penegak perda terhadap warkop-warkop yang ada di Surabaya,” ujar Arif Fathoni.
Karena apa? Menurut Toni, panggilan Arif Fathoni, karena Indonesia tidak menerapkan Undang-Undang (UU) Karantina. Artinya selama pemerintah tidak bisa memberi makan warganya, ya warkop- warkop itu diberi keleluasaan untuk terus mencari nafkah.
Politisi muda Partai Golkar ini mengatakan, tugas Satgas Covid-19 adalah memastikan bahwa tempat tempat usaha tersebut protokol kesehatannya (prokes) tetap terjaga. “Artinya kalau ada kerumunan ya diingatkan. Saya rasa sosialisasi model begitu relatif lebih bagus dibandingkan kita menerapkan represifitas sebagaimana yang terjadi pada 2020-2021,” ungkap Toni.
Kenapa mantan jurnalis ini menyampaikan seperti itu? Toni menjelaskan, dari pemaparan Dinas Kesehatan Kota Surabaya bahwa sampai saat ini warga Surabaya yang meninggal akibat varian baru OmicRon ini nol kasus. Sementara warga yang terpapar 93 persen mengalami kesembuhan.
Artinya, lanjut Toni, virus Omicron yang diprediksi puncak gelombang ketiga ini, ternyata tak semenakutkan varian Delta kemarin yang mana banyak warga yang gugur.
“Saya melihat dua Minggu terakhir ekonomi Surabaya lesu kembali. Ini karena pemberitaan yang intensif dan masif tentang bahaya virus Omicron dan penerapan PPKM Level 3 dan lain-lain, “ungkap Toni.
Agar upaya-upaya penanganan Covid-19 ini seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, lanjut Toni, maka kebijakan gas dan rem itu perlu diterapkan.
Karena ada beberapa tempat yang berpotensi menimbulkan penularan harus diawasi dengan seksama. Sementara tempat-tempat usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi riil, ya harus ada kelenturan- kelenturan atau relaksasi-relaksasi. “Tugas kita hanya agar prokes tetap terjaga,” tandas dia.
Soal evaluasi penanganan virus Omicron, Toni melihat ada kepanikan warga ketika ada mobil patroli Swab Hunter. Saat warga lagi asyik ngopi, tiba-tiba ada mobil patroli Swab Hunter lewat, warga pun lari semua. Seolah-olah itu sesuatu yang menakutkan. “Psikologi massa seperti ini kan harus diantisipasi. Makanya, saya berharap model sosialisasinya lebih humanis. Artinya, mau patroli silakan itu kewajiban, tapi patroli itu tujuannya kan untuk memastikan, bukan aktivitas untuk menutup mata pencaharian. Tapi lebih mengedukasi manakala tak memenuhi prokes,”ungkap Toni.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, pihaknya sudah lama bergelut dengan pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga varian baru Omicron tahun ini.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden dan Kemenkes kata Nanik, upaya utama penanganan Covid-19 ada dua yang harus dilakukan, yakni protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi.
“Untuk prokes, kita mengupayakan secara masih berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya.
Pun teman- teman Satgas Covid-19 setiap kelurahan dan kecamatan kita masifkan untuk menggalakkan prokes, ” jelas dia.
Selain itu, lanjut dia, Dinkes berupaya mengintensifkan pelaksanaan vaksin booster untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat.
Ditanya soal kenaikan kasus Covid-19 di Surabaya, Nanik mengaku, memang setiap hari ada peningkatan satu atau dua warga yang terpapar, tapi Rabu (23/2/2022) kemarin
ada penurunan, walaupun sedikit. Karena itu, pihaknya butuh kerja sama masyarakat untuk tetap mematuhi prokes. “Untuk mendiagnosa Omicron ini tidak bisa sembarangan. Harus ada hasil khusus dari ITB, ” kata dia.
Nanik mencontohkan, kasus Omicron di Surabaya ada 97 orang terpapar, namun 95 sudah sembuh dan yang dua orang masih di rumah sakit. ” Jadi tingkat kesembuhannya cukup tinggi, ” imbuh dia.
Wakil Sekretaris Satgas Covid 19 Kota Surabaya, Ridwan Mubarun menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Satgas Covid-19 di kecamatan, polsek, dan koramil yang turut melakukan pengawasan di lapangan agar tetap humanis ketika menghadapi masyarakat.
“Kita tak menutup mata, sampai saat ini meski sudah pukul 21.00 lebih, masih banyak kafe, warkop, dan tempat usaha yang masih buka,” jelas dia.
Ridwan yang juga Sekretaris BPBD Kota Surabaya mengaku ini memang dilematis. Di satu sisi, pihaknya berharap ada pengendalian Covid-19, tapi di sisi lain ekonomi juga harus jalan dan tetap tumbuh.
“Ini yang kadang jadi dilema, tapi dua-duanya tetap harus jalan. Karena itu pada penanganan Covid-19 ini harus kuat di penegakan prokesnya. Jadi tetap harus pakai masker, kalau ngopinya sudah selesai ya masker dipakai lagi. Jadi, aktivitas berjalan kuat dalam prokes, ” tandas pejabat yang punya hobi gowes ini.
Dia juga mengimbau kepada warga Surabaya yang belum vaksin, khususnya booster, silakan datang ke tempat-tempat vaksinasi yang disiapkan Pemkot Surabaya.
“Vaksin ini yang akan melindungi kita juga. Walaupun kita kena atau terpapar, tapi tidak parah, ” pungkas dia. KBID-BE