KAMPUNGBERITA.ID-Pasca kunjungan lapangan di Rumah Potong Unggas (RPU) Lakarsantri untuk mengecek kondisi bangunan dan fasilitas pendukung lainnya, Komisi B DPRD Kota Surabaya yang menemukan sejumlah peralatan tidak standar, memanggil OPD terkait dan Dirut Rumah Potong Hewan (RPH) untuk klarifikasi, Senin (28/5/2025).
Seperti diketahui, RPU Lakarsantri yang memiliki kapasitas 5.000 ekor per hari dibangun oleh Pemkot Surabaya dan nantinya akan dioperasionalkan oleh Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya.
“Secara fisik bangunan cukup representatif. Terima kasih kepada Pemkot Surabaya dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) yang sudah menyiapkan bangunan RPU di Lakarsantri dengan baik, ” ujar Dirut RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, Senin (28/4/2025).
Dia mengakui, memang ada peralatan yang kemarin ditemukan Komisi B saat sidak perlu dirapikan. Saat hearing, ternyata jawaban dari DPRKPP memang belum finishing.
Fajar menyebut, ini memang bagian dari kontrol DPRD Kota Surabaya untuk memastikan kesiapan RPU Lakarsantri untuk operasional tahun ini.
Ada berapa poin yang jadi sorotan Komisi B? Fajar mengatakan, seperti yang disampaikan di surat yang dikirim ke DPRKPP ada enam poin. Utamanya mesin pengiris, gear dan lain lain. “Jadi Senin (21/4/2025) Komisi B kunjungan, kemudian Rabu (23/4/2025) kami langsung berkirim surat ke DPRKPP untuk menindaklanjuti temuan dari sidak Komisi B tersebut,” jelas Fajar.
Temuan tersebut, lanjut dia, langsung direspons oleh
Kepala Bidang Bangunan Gedung DPRKPP
Kota Surabaya, Iman Krestian dan dilakukan perapian, finishing, dan dipoles kembali.
Meski demikian, lanjut Fajar, setelah dilakukan finishing, pihaknya akan mengecek kembali kesiapan peralatan tersebut.
“Akan ada rapat koordinasi terakhir dan pengecekan sebelum RPU Lakarsantri dioperasionalkan. Kami akan ngelist apa saja yang kurang. Begitu juga saat uji coba kami akan memberikan catatan,” tutur dia.
Prinsipnya, kata Fajar, seperti halnya RPH Banjar Sugihan, di RPU Lakarsantri juga ada waktu enam bulan untuk masa pemeliharaan.
Soal akses jalan menuju RPU Lakarsantri dan saluran PDAM, Fajar mengatakan, sekarang ini sedang diupayakan penyambungan pipa air PDAM masuk ke lokasi RPU. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah koordinasi dengan Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono.
“Saya sampaikan kalau air sudah masuk ke lokasi RPU, ya kita akan segera uji coba, ” ungkap dia seraya menambahkan akses jalan sedang diusulkan dipercepat karena fasilitas jalan ini menjadi sangat penting karena pemotong ayam yang menjadi mitra RPH akan melihat faktor kesiapan akses jalan menuju RPU Lakarsantri. “Kalau jalannya siap, maka armada yang menuju ke lokasi lebih aman dan nyaman,” tambah dia.
Soal keberadaan pemotongan unggas di pasar tradisional atau kampung-kampung, Fajar mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil dari Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kini masih dalam pembahasan di Komisi D. Karena di situ akan diatur bagaimana agar semua pemotongan hewan iharus diarahkan ke tempat pemotongan hewan, baik RPH maupun RPU.
Jadi, ketika RPH itu jadi, maka akan linier dengan apa yang diusahakan di RPU tersebut.
” Dengan adanya Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan nanti, maka otomatis semua aktivitas pemotongan hewan harus dilakukan di RPH dan RPU, ” tandas dia.
Soal lokasi RPU Lakarsantri yang lokasinya di pinggir kota (Surabaya Barat), apakah para pemotong unggas dari wilayah Surabaya Timur misalnya, tidak kejauhan? Fajar menjelaskan, jika Wali Kota Eri Cahyadi sebenarnya ingin RPU tidak hanya ada di satu titik saja, mengingat kebutuhan ayam lebih primer dari pada daging. Artinya, setiap hari orang lebih banyak mengkonsumsi ayam ketimbang daging.”Harapannya, RPU ini ada di beberapa titik di Surabaya,” tambah dia.
Kalau sekarang (RPU Lakarsantri) ada di wilayah Surabaya Barat, mestinya ada tiga titik. Fajar mengaku, RPH sudah merencanakan pembangunan RPU di Keputih ( Surabaya Timur) dan Tambakwedi (Surabaya Utara). Yang jelas, planning pertama (RPU Lakarsantri) akan diselesaikan lebih dahulu karena biaya pembangunannya tidak murah.
“Kita akan operasionalkan (RPU Lakarsantri) lebih dahulu untuk memastikan bahwa semua pemotongan ayam dilakukan di sini,” beber Fajar.
Dia juga berharap dengan adanya RPU semua ayam masuk ke Surabaya sudah dalam bentuk karkas (sudah potongan). Ini dinilai jauh lebih efektif. Artinya, mereka yang datang dari luar kota masuk dulu melakukan pemotongan ayam di RPU yang kualitasnya terjamin dan higienis, setelah itu baru datang ke supplier dan lain sebagainya, sudah dalam bentuk potongan.
Anggota Komisi B, Baktiono menyatakan, saat sidak, pihaknya menemukan bahan mesin pemotong stainless steel 304. Untuk itu, Komisi B meminta agar standar ditingkatkan menjadi stainless steel food grade.
“Ini untuk memastikan material aman untuk kontak langsung dengan makanan dan tidak menimbulkan kontaminasi, “ungkap dia.
Selain material mesin, politisi senior PDI-P ini juga mengkritisi sistem wash sealer atau pencucian daging unggas, yang dinilai memerlukan perbaikan. Lantaran getaran mesin yang cukup tinggi dan penggunaan rantai biasa pada sistem penggerak dianggap tidak memenuhi prinsip higienitas pada proses pemotongan hewan.
“Ya, kami sudah meminta sistem vanbelt dan piringan dari stainless steel. Dengan begitu, seluruh komponen yang bersentuhan dengan produk menjadi higienis. Masalah getaran yang cukup tinggi itu, kami juga minta diperbaiki,” kata Baktiono.
Selain itu, lanjut mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini, Komisi B juga merekomendasikan penguatan pada alat-alat berat lainnya di RPU Lakarsantri tersebut. Termasuk penggantian untuk karet peredam getaran dengan material yang lebih kuat dan kokoh. Ini penting untuk menjaga kualitas potongan daging unggas agar tidak rusak akibat getaran yang berlebihan. Selain itu, juga untuk meminimalisasi keausan pada mesin produksi tersebut.
Lebih jauh, Baktiono menyebut upaya perbaikan di RPU Lakarsantri ini diharapkan bisa menjadi pilot project bagi RPU lain yang rencananya akan dibangun tersebar di sejumlah lokasi di Surabaya.
“Jadi peningkatan standar ini adalah bagian dari upaya memaksimalkan fasilitas publik yang didanai oleh masyarakat. Kami akan melakukan pengecekan lagi untuk memastikan perbaikan yang jadi rekomendasi Komisi B benar-benar dilaksanakan oleh DPRKPP Surabaya,” pungkas dia. KBID-BE