KAMPUNGBERITA.ID-Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Evaluasi Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025, Rabu (30/4/2025), untuk meninjau kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir menyampaikan realisasi anggaran Dinsos pada Triwulan Pertama 2025 mencapai 14 persen dari total anggaran Rp 105 miliar.
“Meski sebagian besar program bansos berjalan di triwulan kedua dan ketiga, capaian tersebut cukup baik,” ujar dia
dr Akma menekankan pentingnya sinkronisasi dan integrasi data penerima bansos agar tidak terjadi tumpang tindih dan bantuan dapat lebih merata.
“Kita ingin satu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat direalisasi, sehingga semua dinas, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, bisa saling terkoneksi. Ketika buka data satu keluarga, langsung bisa diketahui intervensi apa saja yang sudah diterima, agar tidak ada satu KK dapat enam bantuan, sementara yang lain tidak kebagian,”ungkap dia.
Namun yang menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut, kata dr Akma adalah perihal bantuan sosial (bansos) dan perubahan mekanisme program permakanan untuk lansia.
Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah menyebut adanya keluhan masyarakat terutama para lansia di tingkat RW yang merasa tidak lagi mendapatkan bantuan permakanan seperti sebelumnya.
Menurut para lansia kini merasa terpinggirkan, berbeda dengan anak-anak usia dini yang masih banyak mendapatkan perhatian melalui berbagai program sosial.
“Dulu itu, hampir semua lansia di RW-RW ada permakanan. Tapi sekarang kok enggak ada ya, Bu dokter, begitu mereka bilang. Mereka juga butuh difasilitasi kegiatan healing-healing atau rekreasi, walau setahun sekali pun tak masalah,” ujar Zuhrotul.
Politisi PAN ini juga menyinggung soal pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan mempertanyakan jumlah pendamping yang saat ini ada di Surabaya.
Menanggapi ini, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin, menjelaskan bahwa hilangnya program permakanan untuk lansia bukan berarti mereka tidak lagi menerima bantuan.
Hanya saja, ada aturan dari Pemerintah Pusat yang melarang adanya bantuan ganda dari dua sumber yang berbeda, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika lansia sudah mendapatkan bantuan dari APBN melalui program PKH, maka Pemkot Surabaya tidak diperbolehkan memberikan bantuan yang sama dari APBD.
“Ini bukan berarti lansia tidak mendapatkan perhatian, tapi mereka sudah mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan dari pusat, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui kantor pos,” ujar Anna.
Dia menambahkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial di Kota Surabaya sebelumnya mencapai 11.773 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun saat ini tinggal 488 yang masih dibiayai oleh APBD, selebihnya telah ditanggung APBN.
Selain isu bansos dan lansia, rapat juga membahas program unggulan Pemerintah Pusat, yaitu Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini mengusung konsep sekolah dengan sistem boarding school di atas lahan seluas lima hektare, namun pelaksanaannya di Surabaya menyesuaikan kondisi keterbatasan lahan.
Sebagai alternatif, Pemkot Surabaya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, yakni Kampung Anak Negeri di Wonorejo, yang kini diarahkan untuk menjadi tempat pendidikan SMP bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Program ini menyasar siswa kelas 6 SD yang akan masuk SMP, dengan seleksi berdasarkan kesediaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sistem boarding school.
Saat ini, kuota untuk SMP sekitar 150 siswa, sementara SMA 50 siswa akan ditempatkan di asrama UNESA dengan dukungan koordinasi dari pemerintah provinsi.
“Ini solusi konkret. Kita manfaatkan UPTD yang sudah ada, dan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan,” tutur dr.Akma. KBID-BE