KAMPUNGBERITA.ID
Tenggat waktu yang diberikan Komisi C DPRD Kota Surabaya kepada PT Biru Semesta Abadi untuk menyelesaikan persoalan dengan warga RT-02/RW-03, Dukuh Karangan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, terkait pembangunan gedung enam lantai dengan basement yang menggunakan akses Jalan Golongan, lagi-lagi menemui jalan buntu alias deadlock.
Ini karena PT Biru Semesta Abadi dan warga terdampak mempunyai konsep pandangan yang berbeda. Pihak perusahaan masih bersikukuh dapat melanjutkan proyeknya dan bisa menggunakan Jalan Golongan yang saat ini sudah ditentukan kelas jalannya oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, yakni jalan kelas III.
Di sisi lain , ada komentar warga menolak Jalan Golongan dijadikan akses kendaraan proyek karena mengganggu fungsi jalan dan aktivitas warga. Apalagi, dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sudah jelas disebutkan bahwa akses kendaraan proyek menggunakan Jalan Raya Menganti 36 A.
Apa yang tertuang dalam SKRK tersebut beberapa kali dilanggar oleh PT Biru Semesta Abadi hingga berbuah surat teguran atau peringatan dari Dishub Surabaya. Bahkan, pada November 2024, Dishub mengeluarkan surat peringatan pertama. Surat peringatan tersebut tampaknya diabaikan dan pelanggaran tetap dilakukan perusahaan tersebut, hingga akhirnya Komisi C meminta Dishub Surabaya mengeluarkan surat peringatan kedua, dan sejak Rabu (18/6/2025) proyek tersebutlah harus ditutup sementara.
Warga Dukuh Karangan yang terdampak, Anjar Setiasa ketika dikonfirmasi, Sabtu (28/6/2025) membenarkan jika pertemuan di Kebun Kota Tropical Garden Restaurant dan Hall, Kamis (26/6/2025) malam, yang membahas penyelesaian permasalahan penggunaan akses Jalan Gang Golongan untuk pembangunan proyek dan operasional kantor PT Biru, memang tidak ada titik temu.
“Mereka masih bersikukuh penggunaan Jalan Golongan, yang merupakan akses jalan kampung dengan dalih disetujui oleh RT-RW,” jelas Anjar.
Yang membuat warga kecewa, sejumlah usulan dari warga diabaikan begitu saja. Hadi dan Yasir yang rumahnya berdempetan dengan proyek, menolak pembangunan enam lantai dengan basement. Tapi mereka memberi toleransi jika pembangunan gedung maksimal empat lantai tanpa basement.
Lebih jauh, Anjar menegaskan, bahwa warga tetap pada keputusan awal, bahwa akses jalan untuk aktivitas proyeksi sesuai dengan arahan Dishub Surabaya yang itu sudah tertuang dalam SKRK. Yakni menggunakan Jalan Raya Menganti 36 A.
“Ada beberapa warga yang meminta agar gapura bersejarah di Jalan Gang Golongan yang dirobohkan oleh PT Biru agar dikembalikan seperti semula, tapi permintaan tersebut tidak dijawab oleh pihak PT Biru,” ungkap dia.
“Kemudian hal simpel seperti adzan dan kebisingan juga tidak dijawab atau tidak diberi solusi oleh PT Biru,”tambah Anjar.
Dengan deadlocknya musyawarah tersebut, tampaknya persoalan ini semakin panjang. Apalagi, dalam sidak ke lokasi proyek pada Selasa (17/6/2025) lalu, Komisi C menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan PT Biru Semesta Abadi yang berujung pada dikeluarkannya rekomendasi pada Rabu (18/6/2025), bahwa seluruh aktivitas proyek dihentikan sementara.
Salah satu pelanggaran yang disoal Komisi C, proyek pembangunan gedung tersebut tidak memiliki long storage atau sistem penampungan air, yang menjadi bagian dari rekomendasi teknis dalam dokumen IMB.
“Kalau tidak dibangun long storage yang merupakan bagian penting dari sistem drainase untuk menampung air hujan atau buangan, jelas masyarakat akan terdampak,” ujar Sukadar.
Dia menegaskan, Komisi C tidak bisa membiarkan PT Biru Semesta Abadi bekerja sembarangan dan mengabaikan kepentingan warga. Aturan harus ditegakkan.
Dengan kegagalan PT Biru Semesta menyelesaikan persoalan dengan warga, apalah bahasanya ada potensi IMB dicabut dan proyek dihentikan total? Sukadar menegaskan, yang memiliki kewenangan mencabut IMB adalah instansi yang menerbitkan, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Pemkot Surabaya. “Komisi C hanya sebatas melakukan kewajibannya sebagai kontroling terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Surabaya, di antaranya Peraturan Daerah (Perda). Jadi Komisi C hanya merekomendasikan, sedangkan eksekutornya dari OPD terkait, ” ungkap dia.
Sementara Habib Zaini SH,MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Kita Nusantara yang memberikan pendampingan kepada warga Dukuh Karangan yang terdampak proyek pembangunan gedung enam lantai dengan basement menyatakan, dengan tak adanya titik temu serta banyaknya dugaan pelanggaran yang ditemukan Komisi C saat sidak, memang dapat dimungkinkan proyek tersebut dihentikan total. Bahkan, IMB dapat dicabut. Mengingat fakta yang terjadi di lapangan, saat hearing maupun pertemuan di Kantor Kelurahan Babatan, telah diterbitkan surat teguran atau peringatan dari Dishub Surabaya.
“Ya, kami tetap berharap adanya penindakan secara tegas dan adil oleh pihak atau instansi yang berwenang terhadap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tandas dia. KBID-BE