KAMPUNGBERITA.ID
Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan mengaku miris melihat dampak dari Kebijakan Pemkot Surabaya yang melakukan pemblokiran KTP-KK. Karena kebijakan tersebut memengaruhi layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Hal ini disampaikan Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan, saat
menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan insan pers di Surabaya, Rabu (10/3/2026) petang.
Dalam diskusi menjelang buka puasa bersama, Bang Jo menyoroti isu yang lagi viral, yakni pemblokiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang belakangan banyak dikeluhkan warga Surabaya.
Berdasarkan aspirasi yang dia terima saat reses di 12 titik di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5, rata-rata yang dikeluhkan warga adanya pemblokiran KTP dan KK. Bang Jo, mengaku miris melihat dampak besar kebijakan tersebut, terutama bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Surabaya, tapi tiba-tiba diblokir hanya karena tidak punya rumah karena dijual, sehingga akhirnya warga pribumi terusir dari kampung halamannya sendiri.
“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai berpengaruh pada akses layanan sosial. Saya harap masalah yang sudah viral ini mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya,”ujar dia.
Bang Jo yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya menyampaikan apresiasi adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat. Hanya saja, dia menilai DTSEN harus disertai juga dengan proses verifikasi data. Artinya tidak hanya melakukan survei saja. Hal ini agar tidak merugikan warga. “Ada 118 ribu KK yang belum terdata karena antara domisili dan data KTP tidak sinkron. Ini harus segera diverifikasi, tidak ‘digantung’. Apalagi ini berdampak kepada bantuan sosial, pendidikan hingga layanan kesehatan bagi keluarga atau penduduk bersangkutan,” ungkap dia.
Karena itu, mantan Ketua DPD PKS Kota Surabaya ini berharap kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar melakukan verifikasi dan diskresi bagi warga yang memang membutuhkan dan sudah lama tinggal di Kota Surabaya. Ini penting agar mereka tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Kalau kita yang masih sehat ini sih enggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang lagi sakit tiba-tiba layanan kesehatannya di-cut, sangat kasihan. Kita, termasuk anggota DPRD sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab untuk ‘menyuarakan’ keresahan masyarakat tersebut. Kalau misalkan verifikasinya belum sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Perwali (Peraturan Wali Kota), maka harus diberikan solusi terbaik. Wali Kota bisa memberikan diskresi tertentu kepada masyarakat Surabaya dalam mendapatkan layanan sosial, pendidikan dan kesehatan,” ungkap dia.
Apalagi muara pembangunan Indonesia itu ada lima.Yakni, Indonesia sebagai Negara Hukum, Indonesia adalah Negara Demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerataan kekayaan alam atau potensi daerah kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya, dan terakhir Keadilan Sosial. Jadi kalau tentang pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pasal 33 UUD 45, kalau perlindungan manusia pasal 31 ayat 3 dan seterusnya itu ada dalam UUD Negara RI. “Karena itu amanah UUD 45 ini agar bagaimana fakir miskin, anak telantar, termasuk lansia dan sebagainya dipelihara oleh negara. Hadirlah negara di situ untuk memberikan solusi. Jadi negara harus hadir ketika masyarakatnya tidak punya kekuatan untuk melakukan apa yang mereka harus dapatkan,” tegas dia.
Bang Jo sangat berharap Wali Kota Surabaya untuk segera melakukan verifikasi dan diskresi. “Kami harap dua hal ini bisa segera dipertimbangkan oleh Bapak Wali Kota dan semua yang bisa difollow up oleh Pemkot Surabaya,” pungkas dia. KBID-BE