KAMPUNGBERITA.ID – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir akan memanggil seluruh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan direktur lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk menyikapi dan menindaklanjuti penyebaran radikalisme di kampus-kampus.
Tak Hanya itu Nasir juga akan mengundang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
“Datang saja nanti tanggal 25 [Juni 2018], karena saya akan libatkan BNPT, Menkopolhukam, dan sebagainya,” ujar Nasir saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).
Pertemuan itu, kata Nasir akan membahas pula pola penyebaran paham anti-Pancasila yang berisiko terjadi di seluruh kampus se-Indonesia.
“Nanti metode-metode apa saja yang harus kita lakukan. Monitoring semua, tetapi yang penting kampus itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing bangsa terhadap persaingan dunia,” kata Nasir.
Nasir menyebut pihaknya telah menggandeng BNPT untuk mendeteksi dan memberantas bibit-bibit radikal pada dosen dan mahasiswa. Bentuk pengawasannya adalah dosen dan mahasiswa harus mendaftarkan dan mencatatkan nomor ponsel dan akun media sosialnya untuk dipantau lalu lintas informasinya.
Kewenangan itu, kata Nasir ada di BNPT dan bukan di Kemenristekdikti. Pihaknya hanya ingin mengkoordinasikan.
Nasir juga mengatakan, Pemerintah memantu benih-benih radikalisme pada calon rektor “Kami bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyelidi rekam jejak dari calon.” Mohammad Nasir.
Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengaku tengah menelusuri latar belakang calon rektor untuk mencegah paham radikal berkembang di kampus.
“Sebelum pemilihan, kami bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyelidi rekam jejak maupun transaksi keuangan dari calon tersebut,” ujar Nasir.
Pemerintah secara serius memperhatikan rekam jejak para calon supaya rektor yang terpilih terbebas dari paham radikal, meskipun akibat proses ini pemilihan rektor kerap molor dari waktunya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Kemristekdikti Patdono Suwignjo menyatakan pendataan latar belakang calon rektor dilakukan secara saksama, sehingga orang terindikasi radikalisme bisa dicegah menjadi rektor.
Radikalisme yang merambah kampus menjadi keprihatinan banyak pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati, umpamanya, meminta pemerintah dan pihak pengelola kampus berusaha keras untuk membersihkan kampus dari paham radikalisme.
Reni menegaskan pemerintah dan pengelola kampus harus membuat sistem yang ajeg serta konten bahan ajar dan pengawasan dalam proses belajar-mengajar di kampus untuk menangkal faham radikalisme bersemai di lingkungan kampus.
Sebelumnya, BNPT merilis ada tujuh kampus yang diduga kuat menjadi lahan subur tumbuhnya paham radikalisme, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB). Berdasarkan pantauan BNPT, fakultas eksakta dan kedokteran yang paling banyak terpapar radikalisme.KBID-ROL