KAMPUNGBERITA.ID-Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) Kota Surabaya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, Rabu (8/10/2025). Organisasi olahraga penyandang disabilitas ini menuntut adanya kesetaraan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Hal ini disampaikan Bendahara II NPCI Kota Surabaya, Muhammad Abdullah Ibrahim, Rabu (8/10/2025). Menurut dia, sesuai fakta di lapangan, NPCI sebenarnya sudah mendapat dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya. Hanya saja masih sangat minim, sehingga pihaknya perlu mengajukan lagi untuk bisa setara dengan KONI.
Abdullah menilai kesenjangan antara KONI dan NPCI memang sangat jauh, terutama dalam hal pembibitan atlet, pembinaan, hingga pemberian reward atau penghargaan.
“KONI kan untuk atlet olahraga reguler non disabilitas. Meski kecil, sebenarnya sudah ada dukungan anggaran dari Pemkot. Hanya saja kita perlu memperjuangkan setara saja,” tandas dia.
Abdullah menambahkan, organisasi NPCI ini kan tergolong baru, bahkan secara legal standing (secara hukum) baru sejajar dengan KONI pada 2016. Bahkan, banyak dukungan dari berbagai pihak untuk lebih menyetarakan kedudukan NPCI dengan KONI. Karena itu, tak heran jika NPCI sudah satu paket dengan KONI di event-event internasional, nasional, maupun provinsi. “Kalau ada Olimpiade, untuk penyandang disabilitas juga ada Paralimpiade atau Paralympic Games. Begitu juga untuk Porprov Jatim, untuk penyandang disabilitas ada Paralimpik Provinsi (Peparprov),” beber dia.
Berapa cabang olahraga (cabor) yang dibina atau berada di bawah naungan PNCI Surabaya? Abdullah menyebut untuk sementara ada tiga cabor, yakni atletik, renang, dan judo. Meski demikian, prestasi para atlet dari PNCI sudah mendunia. Bahkan, atlet-atlet dari PNCI Kota Surabaya mampu bersaing di Olimpiade, seperti cabor bulu tangkis dan panahan.
“Kalau di Peparprov Jatim kami selalu juara umum, ” ungkap dia.
Lebih jauh, dia mengakui, sejauh ini untuk fasilitas NPCI di daerah belum memadai. Karena itu, atlet-atlet dari daerah yang levelnya sudah internasional, mereka persiapannya langsung di pusat, mengingat di pusat NPCI sudah setara KONI. “Di era Presiden Jokowi memang disetarakan atau sama fasilitasnya. Tapi ketika turun ke daerah, itu yang perlu banyak dukungan agar
prestasi mereka dapat terus berlanjut,” pungkas dia.
Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya, Yanuar Hermawan, menyatakan, Pemkot Surabaya memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh pelaku olahraga, termasuk bagi penyandang disabilitas. “Secara undang-undang, olahraga di bawah KONI, KORMI, dan NPCI memiliki kedudukan yang setara. Kami juga sudah memberikan reward, hanya saja mungkin belum sebanding dalam nominal dan fasilitas. Ke depan kami ingin Surabaya menjadi kota inklusi, termasuk dari aspek olahraganya,”ungkap dia.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan pentingnya dukungan konkret dari Pemkot Surabaya, mengingat NPCI kedudukannya kan sama dengan KONI, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk itu, Bang Jo, sapaan Johari Mustawan mendorong Pemkot Surabaya dapat lebih proaktif dalam memajukan NPCI di Kota Surabaya. Sehingga orang yang menyandang disabilitas mendapatkan tempat yang baik, khususnya di bidang olahraga di Kota Pahlawan. Bahkan, ini diharapkan bisa menjadi branding Kota Surabaya sebagai kota yang benar-benar memperhatikan inklusi. “Jadi di bidang olahraga ini tak ada perbedaan,” terang dia.
Politisi PKS ini berharap Pemkot Surabaya melalui Disbudporapar bisa mengalokasikan anggaran di APBD untuk mendukung program-program NPCI di Kota Surabaya.
Apa support dari Komisi D, Bang Jo menegaskan, Komisi D tentunya akan mengawal penganggaran untuk mendukung program-program NPCI ini. Selain itu, juga mendorong dan memberikan motivasi agar para penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama dengan masyarakat Surabaya pada umumnya, bisa berolahraga, dan menjadi atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
Berapa yang dianggarkan untuk NPCI, Bang Jo menjelaskan pada 2025 ini anggarannya kan masih belum jelas juga. “Kita kan sedang membahas APBD 1926. Maka, kami minta pengurus NPCI untuk membuat program dan melakukan penghitungan anggaran di 2026 untuk diusulkan ke Disbudporapar dan nanti akan dibahas bersama Komisi D,” beber Bang Jo yang juga mendorong agar Pemkot Surabaya memberikan fasilitas sekretariat untuk NPCI. Meski tidak besar, tapi minimal ada ruang bagi mereka untuk melakukan koordinasi secara rutin.
“Selama ini mereka memanfaatkan rumah dari Ketua NPCI Kota Surabaya di Jalan Simo Tembaan untuk sekretariat,” pungkas dia. KBID-BE