DPRD Surabaya Gelar Rakor Covid-19 dengan Walikota Melalui Video Teleconference

Suasana rapat koordinasi penanganan Covid-19 DPRD Surabaya bersama Pemkot melalui video teleconference.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya menggelar teleconference dengan Wali Kota Surabya, Tri Rismaharini terkait penanganan Covid-19 (Corona), kemarin (6/4). Teleconference di gelar di Ruang Sidang Paripurna sementara Walikota beradama di Balai Kota Surabaya.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono usai teleconference mengatakan, Walikota Surabaya menyampaikan langkah-langkah apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait penanganan viruc corona.

Dia mengatakan, walikota selaku pihak yang mendapatkan mandat dalam Kepres No 7 Tahun 2020 tentang penanganan covid-19 yang semula menyampaikan ada kebutuhan anggaran saat ini.

“Artinya saat ini, itu bisa berkurang bisa bertambah dari 196 milyar untuk penanganan covid- 19, diantaranya 160 miliar itu dicadangkan untuk kebutuhan sembako dan pangan bagi warga masyarkat yang tidak mampu,” paparnya.

Hal itu, menurut Adi, bisa berkurang dan bertambah, karena pemerintah pusat juga akan memberikan kebijakan yang serupa, dan yang lebih penting lagi tadi ibu walikota diakhir penjelasannya menyampaikan kemungkinan akan ada pembebasan.

“Pembebasan ini bagi warga MBR untuk mendapat keringanan atau pembebasan biaya untuk PDAM,” katanya, ditemui usai rapat konsultasi,” ungkapnya.

Dalam teleconference tersebut, anggota dewan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. “Tidak semua anggota dewan mendapatkan giliran (bicara), tetapi semua masing masing fraksi sudah mendapatkan bagian berbicara menyampaikan pendapatnya,” katanya.

Jika ada anggota dewan yang belum mendapat kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya, pihaknya mempersilakan secara tertulis melalui ketua DPRD dan akan dikirimkan kepada ibu walikota surabaya.

“Atau opsi kedua melakukan rapat teleconference komisi-komisi dengan OPD di Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menyoroti paparan anggaran penanganan Covid-19 yang disampaikan walikota.

“Hal pertama tadi terkait dengan anggaran 196 miliar,” ujar Reni.

Anggaran 196 miliar, menurut Fraksi PKS ini, sebenaranya kalau dihitung masih kecil, karena angkanya masih 0,2 persen atau 2 persen dari 10 triliun.

“Itu kalau saya hitung dengan jumlah penduduk kota surabaya kalau kita mau lihat proporsi itu cuma 65 ribu,” katanya.

Anggaran 196 miliar ini, Reni menjelaskan, dibagi 3 juta perbandingannya sekitar 65 ribu, artinya kita berharap rencana anggaran itu tadi betul betul di zoom kembali, kalau memang ada yang belum tercover itu urgent apalagi sekarang 84 positif trennya masih naik dan ini benar-benar harus diprediksi.

“Saya kira, kita di DPRD kalaupun nanti ternyata anggarannya itu lebih dari yang disampaikan, pemerintah kota harus mengkaji lagi, atau mungkin ada penambahan dan lain sebagainya karena ini masih 2 persen,” pungkasnya. KBID-PAR