Komisi B DPRD Surabaya Berharap Penerapan Perwali No 33 Tahun 2020 Tak Rugikan Masyarakat

Sekretaris Komisi B , Mahfudz.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Menyikapi keluarnya Perwali Nomer 33 tahun 2020 tentang perubahan atas Perwali Nomer 28 tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota surabaya, Komisi B DPRD Surabaya berharap penerapan perwali yang merupakan revisi dari perwali sebelumnya tidak menimbulkan kerugian di masyarakata.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz mengatakan, Perwali nomor 33 bakal menyentuh sektor-sektor usaha yang besar kemungkinan akan mengalami dampak ekonomi. Tak hanya itu, kata dia, ketika jenis usaha ditutup atau dibatasi, maka akan berpengaruh kepada pegawai tempat usaha tersebut.

”Otomatis berpengaruh juga terhadap ketahanan ekonomi keluarga para pegawai,” kata Mahfudz.

Menurutnya, hal semacam itu sebisa mungkin dihindari lantaran di masa pandemi Covid-19 saat ini semua kalangan merasakan dampaknya. ”Namun lebih elok kalau Pemkot Surabaya meminimalisir dampak ekonomi terhadap masyarakat, ini masalah perut soalnya,” kata dia.

Mahfud menyontohkan, pembatasan atau bahkan penutupan Rekreasi Hiburan Umum (RHU) bakal berpengaruh besar terhadap dunia usaha. Padahal, RHU memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar di Kota Surabaya.

Menurutnya, RHU bisa saja dibuka asal dengan syarat ketat menerapkan protokol kesehatan secara ketat

“Karena selain pengusaha, disisi lain masyarakat butuh pemasukan, dan kita juga butuh PAD sebenarnya,” kata Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, akan berdampak buruk ketika penutupan RHU tanpa disertau stimulus dari Pemkot. Sebab, lanjut dia, mereka kemudian akan menganggur.

”Saya masih belum kena, apa pertimbangan pemerintah kota seperti apa terkait perwali noomer 33 itu, sebab sebenarnya Perwali No 28 tahun 2020 kemarin sebenarnya sudah bagus,” ungkap Mahfudz.

Terlebih, ujar Mahfudz, kalster penyebaran Covid-19 bukan di RHU namun justru banyak dari instansi pemerintah.

“Saya enggak tahulah pertimbangannya pemkot seperti apa, yang penting jangan membatasi ruang gerak perekonomian di masyarakiat,” kata Mahfudz.

Dia berharap, pemkot tak hanya mengeluarkan Perwali semata, namum juga memberi stimulus kepada mereka yang terdampak. Sebab, lanjutnya, akan semakin banyak pengangguran apabila hal itu (stimulus) tidak dilakukan.

”Dan yang lebih penting, ayo pertegas langkah pemkot dalam menangani Covid-19, sejauh mana progresnya, apa langkahnya, kita juga ingin tahu, sebab angkanya naik terus,” kata dia.

Pemkot Surabaya sendiri menegaskan, Perwali No 33 Tahun 2020 sudah melalui kajian kajian dari pakar kesehatan. KBID-DJI