KampungBerita.id
Kampung Bisnis Kampung Raya Surabaya Teranyar

P3I Keberatan Pemkot Surabaya Naikkan Pajak Reklame, Komisi B Minta Dikaji Ulang

Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar hearing dengan OPD-OPD Pemkot Surabaya, terkait keluhan P3I soal kenaikan pajak reklame.@KBID-2024

KAMPUNGBERITA.ID-Rencana Pemkot Surabaya menaikkan pajak reklame dinilai sangat memberatkan para pengusaha reklame yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur. Karena itu, mereka menyampaikan keberatannya itu ke DPRD Kota Surabaya.

Dalam hearing di Komisi B DPRD Kota Surabaya dengan OPD terkait, Rabu (6/3/2024), Sekretaris Umum P3I Jawa Timur, Agus Winoto menyampaikan keberatan atas rencana Pemkot Surabaya memberlakukan kenaikan pajak reklame.

“Keberatan P3I ini kita sampaikan ke Komisi B. Karena kalau kenaikan pajak reklame itu tidak dihitung dengan baik, maka akan sangat memberatkan kami,” ujar Agus Winoto.

Apalagi, menurut dia, informasi yang didapatnya kenaikan pajak reklame sampai 400 persen. Kalau itu diberlakukan dalam kondisi ekonomi masih sulit seperti ini, akan banyak perusahaan periklanan akan tutup atau gulung tikar.

“Kenaikan pajak reklame sebesar itu jelas akan membunuh perusahaan periklanan. Berat mas, kita mau survive dari Pandemi Covid-19 kemarin saja masih sangat berat,”ungkap dia.

Karena, kata dia, jika dihitung anggaran untuk promosi perusahaan- perusahaan periklanan itu semakin kecil.
“Enggak seperti dulu,”ungkap Agus Winoto.

Lebih jauh, dia menjelaskan, biasanya para pemasang iklan yang memasang billboard selama satu tahun, tapi sekarang hanya sebulan. Artinya mereka kan mencukup-cukupkan duitnya,” tandas dia.

Dalam kondisi sulit seperti ini, kemudian ditambah kenaikan pajak reklame yang tinggi, jelas tidak akan ada orang yang pasang reklame.

Sementara Ketua Tim Kerja Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Kota Surabaya, Widayanti Iskak menyebut bahwa sampai saat ini kenaikan itu belum terjadi.

“Masih belum terjadi (kenaikan pajak reklame atau perubahan NJOP). Itu masih dalam pembahasan, belum final. Apalagi Peraturan Wali Kota (Perwali) juga belum keluar, ”tutur Widayati Iskak.

Dia menambahkan, sampai saat ini masih menggunakan Perwali yang lama, yakni Perwali Nomor 70 dan 71 Tahun 2010.

Menanggapi keluhan P3I, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Hj Luthfiyah mengatakan, jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nilai pajaknya masih tetap, tidak ada kenaikan.

“Tapi ini Perwali belum selesai, masih digodok. Kami juga belum tahu ada rencana kenaikan pajak reklame. Makanya, tadi saya tanyakan dalam rapat, ” tutur dia.

Menurut penghitungan dari P3I, kata politisi Partai Gerindra ini, jika nilai pajaknya Rp 10 juta, maka akan naik sampai empat kali, yakni Rp 40 juta. Jadi ada kenaikan 400 persen.

Maka dari itu, kata Luthfiyah,
Komisi B mengundang Bappedalitbang, DPRKPP, Bapenda Kota Surabaya dan P3I untuk rapat.

“Ya, Komisi B minta agar rencana kenaikan pajak reklame hingga 400 persen ini dikaji ulang. Ya, mumpung perwalinya belum keluar atau diterbitkan,” pungkas Luthfiyah.KBID-BE

Related posts

Tim Futsal U-40 PWI Jatim Siap Tempur, Budi Leksono: Jaga Kebersamaan dan Kekompakan

RedaksiKBID

Kapolda Jawa Timur Menerima Audiensi Kepala Biro Media Masa di Gedung Patuh Polda Jatim

RedaksiKBID

Kepesertaan KB Pria di Jatim masih Jauh dari Harapan

RedaksiKBID