KAMPUNGBERITA.ID – Pemkot Surabaya memastikan insentif atau honor untuk modin dan keder kesehatan yang belum terbayarkan segera cair akhir bulan ini.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkot Surabaya Arief Budianto usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (22/2/2022) sore.
Menurut dia, sebenarnya insentif untuk Januari itu penerimaannya pada Februari. Untuk itu, Pemkot Surabaya mencoba untuk sekaligus menurunkan insentif Januari dan Februari.
“Insya Allah dalam minggu-minggu ini atau akhir Februari insentif sudah bisa diterima. Sudah kami siapkan perangkat aturannya, ” ujar dia, Selasa (22/2/2022).
Seperti diketahui, lebih dari 22 ribu kader kesehatan di Kota Surabaya hingga kini menanti insentif atas kerja keras mereka membantu pemkot. Lantaran sudah sebulan lebih bayaran sebesar Rp 376.000 itu tak kunjung masuk ke rekening.
Selain honor kader kesehatan yang telat, honor modin juga tak kunjung cair. Di Surabaya sendiri saat ini ada 2.174 modin yang juga menunggu pencairan honor dari pemkot. Per orang mendapatkan honor Rp 800.000.
Apa kendalanya hingga honor modin atau kader kesehatan telat? Arief Budianto mengatakan, sebenarnya tidak telat. Karena memang insentif Januari penerimaannya Februari. Bukan honor Januari diterima Januari.
Selain itu juga karena perubahan satuan standar harga (SSH) segala macam dan menyiapkan aturan pelaksanaannya.
” Ini kan bulan pertama.Jadi ketika itu sudah digedok kita akan menyempurnakan dalam bentuk surat keputusan (SK) Wali Kota dan lain-lain. Alhamdullilah ini juga sudah selesai, ” ungkap dia.
Perlu diingat, lanjut Arief, dirinya merupakan pindahan dari Dinas Sosial. Jadi, ini hal baru bagi dirinya dan segera dirumuskan. “Alhamdullilah ini sudah selesai dan siap diturunkan atau dicairkan, ” imbuh dia.
Ditanya terkait kualitas pelayanan di kelurahan atau kecamatan, Arief mengaku memang ada sekitar 20 aparatur sipil negara (ASN) yang diturunkan ke kelurahan. Menurut dia, karena ini baru, jelas akan berdampak pada kekurangan ruangan kerja.
“Bagaimanapun mereka harus berkembang dan terwadahi di situ (kelurahan), ” tandas dia.
Kalau ini belum terwadahi, lanjut dia, maka camat atau lurah harus punya ide brilian untuk merotasi.Misalnya, ditugaskan ke luar atau ke lapangan untuk penelitian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan lain-lain. Atau bisa saja ditugasi mengajari warga soal aplikasi-aplikasi. ” Mereka saya sarankan seperti itu, ” pungkas dia.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menyatakan pemberian honor bagi modin dan kader kesehatan itu merupakan janji pemkot. Perlu segera direalisasikan.
Menurut dia, sebenarnya pemberian honor ini bukan hal yang sulit. ” Komisi A akan mengawal hingga honor tersebut ditransfer ke rekening setiap kader kesehatan dan modin, “tegas dia.
Anggota Komisi A, Imam Syafi’i mendorong Pemkot segera mencairkan honor bagi kader kesehatan. Politisi Partai NasDem ini menegaskan, Pemkot jangan hanya bisa menambah beban kerja kader dengan berbagai program baru.
“Saya mempertanyakan komitmen pemkot untuk urusan honor ini,”tandas dia. KBID-BE