Salahgunakan Wewenang, KIPP Tegaskan Risma Gelar Kampanye Tanpa Izin

Ketua KIPP Jatim, Novli Thysen menunjukan surat dari Provinsi Jatim.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini guna mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) terungkap. Sebelumnya, Risma selalu berkilah ketika di tuding melakukan kampanye lantaran mengaku dalam masa cuti dan hari libur.

Namun dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Risma dengan menggunakan jabatanya terbukti dari keluarnya surat jawaban Gubernur Jawa Timur atas permintaan informasi KIPP terkait izin cuti kerja Walikota saat melakukan kegiatan politik dukung mendukung pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji pada tanggal 2 September 2020 bertempat di fasilitas milik pemerintah Kota Surabaya Taman Harmoni bernomor 131/17318/011.2/2020

Dalam surat tersebut dijelaskan “Untuk tanggal 2 September 2020 tidak pernah ada permohonan cuti kampanye kepada Gubernur Jawa Timur”. Sekadar mengingatkan, usai rekomendasi PDIP keluar dan menunjuk Eri Cahyadi-Armuji sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota, Risma langsung memasilitasi keduanya untuk deklrasi di Taman Harmoni. Tak hanya itu, Risma pun hadir di lokasi dan banyak saksi yang berada di lokasi.

“Dengan adanya surat keterangan dari Gubernur Jawa Timur tersebut menjadi bukti bahwa ada pelanggaran prosedur dan etik yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini di mana Walikota melakukan kegiatan politik pada saat jam kerja aktif di hari rabu 2 September 2020,” terang Ketua KIPP Jatim, Novli Thysen.

Menurut Novly, sangat disayangkan bila Walikota atas jabatannya melakukan kegiatan politik pada jam layanan masyarakat Surabaya. Secara etik tidak patut dilakukan oleh Tri Rismaharini.

Dalam surat jawaban Gubernur Jatim yang ditandatangani oleh Sekdapeov, Heru Tjahyono juga menyebut cuti kampanye Wali kota Surabaya Tri rismaharini di luar tanggal hari libur hanya pada tanggal 10 November 2020.

“Di luar tanggal itu dan tanggal libur resmi berarti pelanggaran,” cetus Novly.

Selain itu, kegiatan politik yang dilakukan oleh Risma dalam mendukung pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji dilakukan di tempat yang menjadi fasilitas milik Pemrintah Kota Surabaya Taman Harmoni, yang mana terdapat larangan untuk mengunakan fasilitas milik pemerintah untuk kegiatan kampanye dukung mendukung pasangan calon.

Pasal 76 ayat 1a Undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas “melarang Kepala daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Kemudian Pasal 71 ayat 3 Undang Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga mengatur larangan kepada kepala daerah untuk menyalahgunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Lebih lanjut Novly mengeaska dengan keluarnya surat keterangan dari Gubernur Jawa Timur tersebut dapat dijadikan bukti bahwa ada kesalahan prosedur, tata cara, mekanisme yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penangganan pelanggaran atas laporan oleh KIPP Jawa Timur.

“Harusnya Bawaslu Kota Surabaya bertindak aktif untuk mencari fakta kebenaran sebuah peristiwa hukum dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penanganan pelanggaran, termasuk salah satunya Bawaslu bisa berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur perihal menanyakan status Risma dalam jabatannya sebagai Walikota Surabaya saat menghadiri deklarasi rekomendasi pemberian dukungan partai kepada pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji di Taman Harmoni pada tanggal 2 September 2020 tersebut” , terangnya dikonfirmasi.

KIPP menilai peristiwa dukung mendukung Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada Paslon Pilwali Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji adalah sebuah potret demokrasi yang tidak baik dalam penyelenggaraan Pilwali Kota Surabaya 2020.

Satu sisi Walikota yang dalam jabatannya wajib netral tidak berpihak kepada salah satu calon justru memberikan dukungan politik saat jam kerja aktif berlangsung, harusnya jam kerja aktif Walikota tersebut dipakai untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta melayani masyarakat Surabaya, tidak dipergunakan untuk kegiatan politik. KBID-DJI