KAMPUNGBERITA.ID-DPC PDI-P Kota Surabaya menggelar rapat konsolidasi bersama Pengurus Anak Cabang (PAC), Ranting, hingga Anak Ranting se-Kecamatan Pakal dan Benowo di Gedung Serbaguna Perumahan UKA Sememi, Kecamatan Benowo, Minggu (12/7/2026) malam.
Rapat konsolidasi ini dibuka oleh Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri. Turut hadir Ketua PAC PDI-P Kecamatan Benowo, Hambali dan Ketua PAC PDI-P Kecamatan Pakal, Seno serta jajaran pengurus KSB Ranting kedua kecamatan, serta Ketua Srikandi SZ Community Hj. Herlina Susilawati Hermansyah.
Syaifuddin Zuhri menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah resmi partai sesuai arahan Ketua Umum PDI-P, Hj. Megawati Soekarnoputri. Pembentukan struktur baru dilakukan karena masa bakti kepengurusan lama telah berakhir, seiring ketentuan pergantian struktur setiap lima tahun sekali. “Konsolidasi ini murni sesuai aturan partai dan arahan Ibu Ketua Umum. Dalam dua minggu ke depan, paling lambat akhir Juli 2026, seluruh pembentukan Ranting dan Anak Ranting di Surabaya harus selesai,” tegas dia.
Syaifuddin Zuhri yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan mekanisme pengusulan calon pimpinan di tingkat ranting, PAC mengajukan lima nama calon, PAC menyaring menjadi tiga nama, dan DPC berhak menetapkan dua nama calon ketua ranting. Penetapan akhir akan dilakukan melalui Musyawarah Ranting (Musran).
Lebih jauh, Ipuk, sapaan Syaifuddin Zuhri menekankan konsolidasi bukan sekadar pembentukan susunan pengurus. Untuk itu, dia meminta agar pengurus baru nanti peka terhadap situasi ekonomi saat ini dan bergerak nyata mendorong ekonomi kerakyatan di tengah tekanan fiskal serta arus globalisasi. “Kita harus prihatin dan kokoh menjaga bangsa. Jangan hanya sibuk struktur, tapi fasilitasi dan dorong ekonomi rakyat tumbuh. Selain itu, gerakan menanam pohon dan menjaga lingkungan juga harus diperkuat seiring isu pemanasan global,”ungkap dia.
Pengurus partai juga diamanatkan mengawal serta menyebarluaskan program unggulan Pemkot Surabaya, mengingat Wali Kota Eri Cahyadi merupakan kader PDI-P yang menjalankan visi misi partai.
Pada kesempatan itu, Ipuk juga menanggapi keluhan warga terkait bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terhambat karena data desil tidak sesuai kondisi nyata. Dia menjelaskan aturan baru mewajibkan acuan data desil dari BPS, namun warga yang merasa datanya keliru dapat memperbaikinya. “Warga yang seharusnya masuk desil 1-5 tapi tercatat tidak sesuai, bisa melapor ke RT/RW lalu ke Kelurahan untuk perbaikan data. Kader PDI-P di lapangan siap memfasilitasi warga yang kesulitan mengurus perubahan data ini,” jelas dia.
Dia menambahkan, alokasi PIP di Surabaya selama ini di bawah pengawasan anggota DPR RI Fraksi PDI-P, dan pihaknya berkomitmen memastikan bantuan tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan. KBID-BE