KampungBerita.id
Kampung Raya Lakone Surabaya Teranyar

Kadiskominfo Surabaya Siap Mundur, Jika Kinerja Gagal Penuhi Target

Kepala Diskominfo Kota Surabaya, M Fikser menunjukkan kontrak kinerja dengan Wali Kota Surabaya.@KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Saat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, Januari 2022,Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh jajarannya mulai dari kepala PD, camat dan lurah untuk menandatangani kontrak kinerja.

Tujuannya agar pelayanan masyarakat di setiap unit berjalan maksimal dan lebih baik.

Wali Kota Eri Cahyadi juga menegaskan, bahwa tidak akan mencopot atau mengganti pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya. Namun, rotasi, akan dilakukan setiap dua tahun sekali dan maksimal tiga tahun sekali. Karena semua OPD punya output dan outcome berbeda-beda yang harus dipertanggung jawabkan dan harus sesuai dengan kontrak kinerja.

Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kado iskominfo) Kota Surabaya, Muhammad Fikser memaparkan kinerja Diskominfo selama enam bulan terakhir di Kantor Eks Bagian Humas Pemkot, Senin (13/6/2022).

Fikser mengatakan, ada lima poin dalam indikator kinerja utama (IKU) Diskominfo Surabaya saat penandatangan surat pernyataan kontrak kinerja 2022 dengan Wali Kota Eri Cahyadi, terkait pelayanan publik dan inovasi serta program lainnya.

Di antaranya adalah meningkatnya nilai target indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator SPBE ini dinilai Kemenpan RB.

Disamping IKU, Diskominfo juga mengemban target kinerja Indikator-indikator Kinerja Operasional (IKO), seperti kecepatan jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap permohonan informasi atau dokumentasi.

Selain itu, Diskominfo harus memberikan kecepatan penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh PD, seperti aplikasi, server, jaringan non fiber optik (FO) yang harus diselesaikan dalam 1×24 jam. Sedangkan jaringan FO diselesaikan paling lambat 3×24 jam.

“Respons cepat keluhan PD harus dilakukan, pasti itu harus dievaluasi. Karena kita (Diskominfo) itu mensupport jaringan di setiap PD. Kalau aplikasi atau web untuk publik di setiap PD itu pelayanannya atau jaringannya lambat, itu kami yang akan dinilai,” kata Fikser.

Lebih jauh, dia mengungkapkan, dalam kontrak kinerjanya sebagai Kadiskominfo Surabaya meningkatkan pengelolaan komunikasi publik diseminasi informasi melalui media, cetak, online, TV, radio, website dan sosial media (sosmed). Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota dengan satu data dan yang terakhir meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda) kepada Diskominfo.

“Saya sudah tanda tangan dan itu harus bertanggungjawab agar semua target tercapai. Strategi kami yaitu berdiskusi dengan teman-teman pejabat yang ada di Diskominfo untuk mempertanggungjawabkan kontrak kinerja tersebut. Kalau tidak tercapai, kami harus mundur,” ungkap Fikser.

Fikser menjelaskan, penilaian kontrak kinerja ini dilakukan oleh tim yang ada di lingkup Pemkot Surabaya. Mulai dari asisten wali kota, staf ahli wali kota dan ada juga dari beberapa kepala PD. “Jadi kita saling menilai sebenarnya, mulai asisten, staf ahli dan kementerian turut serta menilai. Bahkan, awak media juga bisa menilai PD mana saja yang sulit untuk dikonfirmasi data dan yang tidak sulit,” jelas dia.

Fikser mengatakan, penilaian itu dimulai dari Januari 2022 lalu, setiap indikator tersebut ada targetnya. Seperti persentase peningkatan indikator SPBE yang ditarget 38 persen, sedangkan untuk pengamanan terhadap sistem informasi skala kota ditarget 100 persen.

Selain itu, Diskominfo juga dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota dengan target hasil analisa yang terpublikasi sebesar 100 persen dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Diskominfo Surabaya pada 2022 ditarget 89,55 persen.

Sementara itu, total anggaran yang diberikan kepada Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada 2022 sebesar Rp 98.635 miliar. Besaran ini adalah anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) dari yang semula Rp 109.207 miliar.

Sedangkan total realisasi anggaran Diskominfo Surabaya hingga Mei 2022 mencapai Rp 21, 479 miliar atau 21.78 persen dari total anggaran. Atau sebesar 95,49 persen dari target realisasi sampai dengan Mei 2022 yang sebesar Rp 22,494 miliar.

Fikser menambahkan, jika target tersebut gagal tercapai, maka imbasnya akan ke semua yang ada di dalam PD tersebut. Karena itu, kontrak kinerja ini menjadi rambu-rambu dan bahan evaluasi Diskominfo dan PD lainnya, agar target tercapai dengan baik. “Itu akumulasi untuk satu PD, bukan per orang. Contohnya, setiap ada yang terlambat masuk itu pribadinya yang kena. Kemudian kalau target ini tidak tercapai itu kita satu PD kena,” pungkas dia. KBID-HMS/BE.

Related posts

Gudang Obat Farmasi di Sidoarjo Terbakar

RedaksiKBID

Lima Daerah di Jatim Masuk PPKM Level 1, Ini Pesan Gubernur Jatim

RedaksiKBID

Mahasiswa Papua Bentok dengan Ormas, Satu Orang Terluka

RedaksiKBID