KAMPUNGBERITA.ID – Pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menginginkan agar rumah sakit di Surabaya hanya untuk melayani warga Surabaya mendapat tanggapan dari intelektual muda NU Zahrul Azhar As’ad atau biasa disapa Gus Hans.
Gus Hans memilih tidak setuju dengan sikap Risma yang dianggap bisa menimbulkan ego tersebut.
“Mestinya nilai kemanusiaan harus diatas segala-galanya. Mengalahkan sekat administratif dan ego teritorial. Terlebih sebagai pemimpin sebuah ibu kota provinsi,” ujarnya.
Menurut dia dari segi kesehatan tidak boleh ada pembeda layanan terhadap pasien dengan latar belakang apapun. “Mau dia berasal dari kota ataupun dari desa,” terang alumni jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, UGM ini.
Dalam kondisi saat ini dia menyampaikan pemimpin dituntut agar bisa lebih bijaksana dalam bersikap.
“Lepas dari suka dan tidak suka , pemimpin harus negarawan terlebih di suasana Extra Ordinary seperti ini,” lanjutnya.
Gus Hans pun kemudian menjelaskan bahwa menolong orang sakit laksana berada dalam taman surga.
“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,” kata dia dalam mengutip surat Al-Maidah ayat 32.
Kemudian Gus Hans juga mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan dari HR Thabrani.
“Siapa yang mengunjungi seseorang yang lain maka dia mendapatkan rahmat Allah. Dan siapa yang mengunjungi orang yang sakit maka dia seperti berada di dalam taman-taman (raudhah) surga,” tuturnya.
Sikap Risma yang ingin membatasi pelayanan rumah sakit dengan identitas KTP ini dianggap sebuah kekhilafan oleh Gus Hans.
“Mungkin dia lupa bahwa dia adalah pemimpin sebuah kota ibukota provinsi dengan segala konsekuensinya,” tegas pengasuh Ponpes Darul Ulum, Jombang ini.
Pria yang juga salah satu pengurus di PWNU Jatim ini berharap ke depan penanganan Covid-19 di Surabaya bisa lebih baik lagi.
“Saya berharap tidak ada pihak yang menjadikan bencana ini menjadi panggung untuk meraih citra politik personal demi ambisi politik pribadi. Jika ini yang terjadi maka rakyatlah yang akan menjadi korban,” imbuhnya.
Senada Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi menambahkan, saat ini sudah ada 99 rumah sakit rujukan di Jatim. Bertambah dari yang sebelumnya hanya 44 RS.
“Ini kawan-kawan dari IDI Surabaya dan Persi Jatim sudah membuat pernyataan. Bahwa menolak pasien itu tidak boleh. Ini juga etika di kedokteran, tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, agama, suku, kedaerahan dan politik,” ujarnya, di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/5) malam.
Dari sini Joni menjelaskan jika misalkan pemerintah provinsi membuat rumah sakit khusus untuk Provinsi Jatim saja, orang Kalimantan dan Jawa Tengah tidak boleh masuk. “Itu tidak etis. Tidak diperkenankan di dunia kedokteran. Sudah paham maksud saya ya? Coba dibuka etika kedokteran,” tegasnya.
Joni juga mengungkapkan bahwa pasien di RSU dr Soetomo Surabaya yang dia pimpin merupakan RS milik Pemprov Jatim. Di mana pasiennya 95 persen merupakan masyarakat Surabaya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan keberatan dengan jumlah pasien rujukan virus Covid-19 dari luar daerah yang dirawat di Surabaya.
Risma sampai naik pitam karena ada pasien positif Covid-19 asal Surabaya harus menjalani karantina mandiri. Sebab, ruang isolasi di rumah sakit rujukan kelebihan kapasitas karena menampung pasien dari luar Surabaya.
“Masa di kota sendiri (Surabaya), kita enggak dapat tempat perawatan,” kata Risma saat menggelar pertemuan dengan perwakilan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Surabaya dan Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia) Jatim di Halaman Balai Kota Surabaya, Senin (11/5).
Risma mencontohkan RS Soewandhie Surabaya yang dipenuhi pasien dari luar kota. “Kenapa kok diterima terus dari luar. Padahal sudah ada rumah sakit rujukan di Jawa Timur yang sudah ditunjuk. Kan tidak fair kalau kemudian semua dibawa ke Surabaya,” ujarnya. KBID-DJI