KAMPUNGBERITA.ID – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sudah selesai. Namun ini meninggalkan sejumlah evaluasi. Terutama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
Sebagaimana diketahui, sistem PPDB di Surabaya menimbulkan kegaduhan luar biasa. Banyak wali murid yang protes karena anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri.
PPDB di Surabaya melahirkan banyak protes karena tidak meratanya jumlah sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah SMA negeri ada 22 sekolah. Sementara jumlah kecamatan sebanyak 31.
Dan masih banyak kecamatan yang tidak memiliki sekolah. Tercatat ada 15 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri. Yaitu Asemrowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gubeng, Gunung Anyar, Karang Pilang, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Sambikerep, Simokerto, Sukomanunggal, Tegalsari, dan Wonokromo.
Selain itu, ada SMA yang menumpuk di satu kecamatan saja. Misalnya di Genteng ada enam SMA negeri. Yaitu, SMAN 1, 2, 5, 6, dan 7.
Dikonfirmasi masalah ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono mengakui perihal tidak meratanya sekolah atau SMA negeri di Surabaya ini. “Itu sebagai evaluasi kami. Zonasi kebijakan dari kementerian juga dengan kondisi sekolah yang seperti itu,” ujarnya.
Menurut dia, permasalahan tidak meratanya jumlah SMA negeri ini bukan hanya di Surabaya saja. Tapi juga di beberapa daerah lain. “Masalahnya sekolah terpusat di daerah perkotaan saja,” bebernya.
Meski demikian, Hudiyono menjamin tidak ada siswa yang tak bisa melanjutkan sekolah. Sebab, masih ada sekolah lain seperti SMK negeri, SMA swasta, dan SMK swasta. “Kalau ada masyarakat yang komplain tidak bisa sekolah karena tidak ada sekolah baru, bisa saja persoalannya adalah masyarakat kepenginnya negeri,” bebernya.
Hudiyono memperkirakan jumlah siswa yang tidak ter-cover SMA dan SMK negeri ini jumlahnya sekitar 35 persen. “Yang sisanya 35 persen ini kalau masuk ke sekolah swasta sudah pasti masuk. Bahkan seratus persen lebih,” ucapnya.
Kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya saat ini, kata Hudiyono, masih didiskusikan. Tidak tertutup kemungkinan ada sekolah yang bakal dipindahkan juga nantinya. “Itu rencana jangka panjang kami diskusikan ke beberapa daerah. Tapi butuh waktu. Tidak bisa memindahkan sekolah tanpa ada lahan yang siap,” imbuhnya.KBID-DJI