KampungBerita.id
Kampung Bisnis Teranyar

PT USFI Mengklaim Tanahnya Diserobot Warga, Faktanya…

KAMPUNGBERITA.ID – Sengketa kepemilikan lahan antara warga dengan perusahaan kembali terjadi di Kecamatan Bulak. Kamis (23/12/2021) sore, sejumlah warga RW 03 Kedung Cowek yang notabene ahli waris dari Sulaiman mengadu ke Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ini karena lahan yang mereka tempati di Jalan Nambangan Perak diklaim milik PT USFI.

Yusron, salah seorang ahli waris menuturkan, lahan seluas 9.620 meter persegi di persil 74 dan 75 yang merupakan milik kakeknya, H Abdul Rahman telah diklaim milik PT USFI.

Kemudian Yusron menceritakan kronologinya. Pada 2015, tiba-tiba ada panggilan dari kepolisian untuk warga yang menempati lahan di persil tersebut. Alasannya, warga dianggap menyerobot lahan milik PT USFI. “Singkat cerita, kami di panggil di kelurahan. Kemudian, kami menunjukkan dokumen dan bukti-bukti kepemilikan, akhirnya perkara ini dihentikan, “ujar dia dalam rapat hearing, Kamis (23/12/2021).

Meski kasus ini disetop, bukan berarti sudah selesai. Pihak PT USFI tampaknya tak mau menyerah begitu saja.
Buktinya, dua tahun kemudian, ahli waris mendapat surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Dari beberapa kali sidang, ternyata ahli waris tak datang. Ini karena ahli waris menganggap sudah tak ada masalah lagi karena di buku kerawangan masih tercatat jika persil 74 dan 75 masih milik warga.

Tapi fakta berbicara lain, pengadilan akhirnya memutuskan PT USFI memenangkan kasus ini. “Ini letak persilnya beda. Yang tahu dan bisa membuktikan adalah kelurahan,” ujar Yusron.

Lurah Kedung Cowek, Putut menuturkan, jika mengacu pada buku kerawangan (letter C) maupun petok D di kelurahan, persil 74 dan 75 masih tercatat milik warga, belum ada peralihan ke pihak lain.

“Awal mula tercatat petok 556 atas nama milik H Sulaiman. Kemudian ada peralihan dan tercatat petok 728 atas nama Rohim (ahli waris). Kemudian lahan tersebut dipecah dan dikavling-kavling. Jadi banyak petok yang dipegang warga dan semua masih aktif. Semua itu tercatat di buku letter C kelurahan, ” jelas dia.

Sementara Pak Pur, mantan staf Kelurahan Kedung Cowek dan jadi saksi kasus ini menjelaskan, pada 2015 warga atau ahli waris dipanggil kepolisian atas laporan penyerobotan lahan atas petok yang berlaku di situ. Warga dilaporkan oleh PT Gajah. Yang jadi tanda tanya, apakah PT Gajah itu juga PT USFI.
“Saya minta gelar perkara. Kita adu argumen dengan kuasa hukum mereka (PT Gajah), dan akhirnya kita (warga/ahli waris) menang. Karena sertifikat yang dimiliki PT USFI itu di persil 79 dan 67, bukan persil 74 dan 75,” ungkap dia.

Akhirnya, lanjut dia, sertifikat atas nama Purnomo Nurkaji (PT Gajah) tersebut dipertanyakan, sehingga muncul SP3.
Sementara warga atau ahli waris disarankan mengajukan gugatan balik. Tapi warga kurang merespons.

Namun beberapa tahun kemudian, PT Gajah melakukan gugatan perdata. Yang digugat adalah Muzamil, Husein, dan Syamsul. Karena beberapa kali ketiga orang tersebut tak menghadiri panggilan sidang di PN Surabaya, akhirnya kasus ini dimenangkan PT Gajah. “Yang dimenangkan PT Gajah itu hanya satu petok, tapi digebyah semua milik PT Gajah. Lantas dua warga itu melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA), tapi sampai sekarang belum ada keputusan, ” ungkap Pur.

Sementara Eka, dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya menuturkan, seperti disampaikan pihak kelurahan, bahwa persil 79 dan 67 masuk Bondo Desa atau bekas tanah kas desa (BTKD), aset Pemkot Surabaya.

“Yang terdata di DPBT, persil 79 dan 67 itu seluas 77.000 meter persegi dan sudah teregistrasi di Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (Simbada) Pemkot Surabaya. Artinya, tercatat aset pemkot. Kalau persil 74 dan 75 masih tercatat milik warga, ” tegas dia.

Menanggapi sengketa kepemilikan lahan di Nambangan ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati menyatakan, Komisi C akan membantu warga memperjuangkan ini. Caranya, akan mengawal dengan mencocokkan dokumen yang ada di kelurahan, PT USFI, dan BPN.

Dia menyatakan, Komisi C belum bisa mengeluarkan rekomendasi apapun. Komisi C bersama dinas terkait harus mengecek dulu validitas dari sertifikat yang dimiliki PT USFI. Karena yang dimenangkan di PN Surabaya itu tidak jelas, apakah di persil 73, 74 atau 75. ” Makanya, ini harus klir dulu. Ketika itu belum klir kita belum bisa beranjak ke yang lainnya, “ucap politisi perempuan PKS ini.

Dan ketika itu klir, misalnya sertifikat yang ada di BPN bukan milik PT USFI, tapi milik warga, maka Komisi C akan membantu sepenuhnya untuk mengundang pihak pihak terkait.

Lebih jauh, Aning menuturkan, lahan milik warga atau ahli waris ini ketika status tanahnya di cek di
kelurahan, ternyata masih lengkap, masih jelas. Bahkan di buku kerawangan (letter C) kepemilikannya masih atas nama warga, tidak ada peralihan.

Namun tiba-tiba tanah tersebut, persil 74 dan 75 diklaim milik PT USFI. Kasus ini sudah naik ke PN Surabaya . “Waktu itu memang dari warga diundang tidak datang. Yang datang dari pihak kelurahan sebagai saksi.Akhirnya, kasus ini dimenangkan oleh PT USFI,” beber dia.

Tapi yang dimenangkan itu, lanjut dia, kalau dilihat dari kronologi yang disampaikan pihak kelurahan, kebetulan waktu itu pihak kelurahan melihat status tanahnya PT USFI, itu ternyata beda persil .

“Jadi lahan yang diakui milik PT USFI sebenarnya ada di persil 79 dan 67. Sedangkan lahan milik warga ada di persil 74 dan 75. Anehnya, sertifikat persil 79 dan 67, tapi gambar terlampir dari sertifikat itu adalah persil 74 dan 75, ” tutur Aning.

Dia mengakui,
Komisi C sebenarnya mengundang PT USFI, tapi tak hadir. Ke depan, Komisi C akan mengundang lagi PT USFI dan kemudian juga nanti akan dicek kelengkapan dokumen dari warga untuk dicocokkan dengan sertifikat yg ada di BPN.

“BPN juga tak hadir. Kita ingin melihat secara jelas dulu dari kacamata warga dan pemkot soal kejelasan status tanah itu seperti apa. Sekarang data- data itu sudah kita pegang dan kita tinggal panggil BPN dan PT USFI, ” imbuh dia

Ditanya soal lahan PT USFI di persil 79 dan 67 yang ternyata sudah teregistrasi di DPBT dan masuk Simbada? Aning juga mengaku kaget ada temuan seperti itu. Jadi persil 79 dan 67 yang diakui oleh PT USFI, tenyata ketika dicek di DPBT dan disampaikan pihak kelurahan, tenyata lahan itu milik pemkot dengan luas tanah 77.000 meter persegi. Bahkan sudah tercatat di Simbada.

“Jadi sebenarnya PT USFI ini kalah telak. Karena lahan yang mereka tempati bukan miliknya, tapi milik pemkot, ” kata dia.

Bagaimana jika di lahan eks BTKD itu sudah ada bangunan? Menurut Aning,
Dinas Cipta Karya sudah mengecek, ternyata SKRK dan IMB-nya belum terbit.
“Kita perlu cek lapangan. Kalau misalnya nanti ada bangunan, tapi SKRK dan IMBnya belum terbit, nanti kita bisa minta untuk dibongkar, ” pungkas Aning. KBID-BE

Related posts

Pilkada Surabaya, Hanura akan Dukung Calon yang Berpotensi Menang

RedaksiKBID

Sempat Mandek, Komisi B Lanjutkan Kembali Pembahasan Raperda Retribusi PKD

RedaksiKBID

Rifaul Doni Terpilih jadi Ketua Umum IKA Unusida

RedaksiKBID