KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Pemkot Surabaya untuk menciptakan peta banjir berbasis digital sebagai upaya untuk mengatasi masalah banjir di Kota Pahlawan ini.
Usulan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti. Menurut dia, banjir dapat dipantau dengan lebih baik menggunakan peta digital, yang memungkinkan untuk melihat kondisinya secara lebih detail.
Peta ini, beber politisi PKS ini, akan mencakup informasi tentang durasi, waktu, dan luas genangan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
“Ya, banjir itu sebenarnya bisa dipantau dengan peta digital, bisa dilihat kondisinya seperti apa,” kata Reni seperti dilansir Antara, Senin (26/2/2024).
Reni menekankan bahwa sebelum terjadi hujan, peta tersebut dapat memberikan indikator kondisi yang akan dihadapi, sehingga petugas dapat bersiap dengan lebih baik dengan melihat informasi yang tersedia.
“Sebelum hujan indikatornya bagaimana dan saat hujan bagaimana, jadi petugas bisa stand by,” ungkap dia.
Untuk itu,lanjut dia, Pemkot Surabaya diharapkan untuk menyajikan informasi secara real-time, yang memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi saat itu di setiap lokasi di Kota Surabaya, termasuk proyek penanganan banjir yang telah dilakukan atau sedang dalam proses oleh pemkot.
“Saya kira bagus kalau Pak Wali (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, red) menyampaikan peta digital di Surabaya, mana yang sudah tuntas dan mana yang belum,”tandas dia.
“Pemkot harus informatif sehingga masyarakat bisa mengetahui persoalan yang dihadapi seperti apa. Jangan sampai masyarakat beranggapan penanganannya kok tidak selesai-selesai,” tambah dia.
Menurut Reni, penting bagi Wali Kota untuk menyampaikan informasi melalui peta digital tersebut, termasuk daerah yang telah ditangani dan yang masih perlu perhatian.
Peta banjir berbasis digital juga dianggap sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sehingga mereka lebih memahami upaya yang telah dilakukan oleh pemkot dalam mengatasi masalah banjir.
Reni juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat dalam penanganan banjir, terutama di wilayah Surabaya Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik, karena banjir sering kali disebabkan oleh air kiriman dari daerah lain.
“Itu yang menjadi pekerjaan rumah. Kalau banjir itu hubungannya dengan lintas daerah, maka harus ada keterlibatan bantuan dari provinsi,” tutur dia.
Lebih jauh, Reni mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika banjir tidak ditangani dengan baik, itu dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu aktivitas mereka, terutama ketika jalan rusak atau terendam air.
“Kalau jalan rusak maupun ketika kondisi jalan tertutup air, maka bisa memunculkan potensi kecelakaan. Selain aktivitas masyarakat juga terganggu,” pungkas dia. KBID-ANT/BE