KAMPUNGBERITA.ID – Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji bersama Komisi A, Herlina Hasono Njoto akan memperjuangkan hak-hak warga untuk mangurus sertifikasi tanah mereka. Pimpinan Dewan itu meminta jangan ada sedikitpun hak warga yang disandera oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Surabaya.
“Surat BBWS terkait aset itu sama saja menyandera hak warga dalam memproses sertifikasi. Sebelumnya, BBWS menyatakan bahwa tanah yang ditempati warga adalah tanah bebas,” tegas Armuji, Jumat (1/3).
Warga Morokrembangan sudah puluhan tahun menempati lahan di dekat Bosem Morokrembangan itu. Sebelumnya, sudah ada pernyataan dan keterangan dari BBWS bahwa tanah yang ditempati warga itu bukan bagian dari aset BBWS.
Namun, belakangan muncul surat pemberitahuan dari BBWS bahwa persil yang dihuni warga itu ada kaitannya dengan aset BBWS. DPRD Surabaya sudah empat kali mengundang BBWS untuk mengklarifikasi, tetapi selalu tidak hadir.
“Jangan warga dibuat menggantung. Kalau itu tanah negara, tunjukkan buktinya,” tambah Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto.
DPRD menilai BBWS telah menyandera proses sertifikasi tanah yang diajukan warga. “Ada (lahan) yang (hasil) warisan, ada yang (dari) membeli,” terang Ketua RW 05 Sudarsono.
Kasubag Barang Milik Negara (BMN) BBWS Surabaya, Suwandi menyampaikan bahwa memamg ada sebagian tanah negara bebas di Morokrembangan. “Namun bukan wewenang saya. Itu kewenangan pimpinan kami,” elak Suwandi.
Dia hanya menyebut bahwa pihaknya akan membantu warga. Namun dia mengaku tidak bisa semena-mena “Kami akan patuh aturan. Kami sangat berhati-hati. Kami akan sampaikan ke Kepala Balai (BBWS),” kata Suwandi.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya 2 Wasis Suntoro menyatakan bahwa pihaknya maminta agar surat dari BPN kepada BBWS harus ditindaklanjuti.
“Kalau disebut aset itu harus ditunjukkan. Ini harus terbuka,” kata Wasis.
Saat ini, sertifikasi di Kelurahan Morokremangan tengah berproses. Ada yang sudah tahap pemberkasan, ada pula yang baru masuk proses sertifikasi di BPN. KBID-PAR