KAMPUNGBERITA.ID-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sikap tersebut juga diikuti oleh DPW PKS Jatim.
Bahkan, sejumlah aksi akan dilakukan PKS Jatim sebagai langkah kongkret menolak kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut. Antara lain, membentangkan spanduk raksasa di halaman kantor PKS Jatim, serta akan melakukan longmarch.
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, kebijakan ini tidaklah tepat, mengingat masyarakat masih berusaha bangkit untuk memilihkan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun justru paling emerintahannya dinilainya kurang mendukung hal itu.
“Saat rakyat mulai bangkitkan kembali bersama pemerintah dan unsur di dalamnya termasuk PKS, pemerintah justru menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Irwan didampingi Ketua Bidang Humas PKS Jatim Renni Astuti, Selasa (6/9/2022).
Irwan menilai pemerintah tidak mempunyai empati terhadap kondisi masyarakat ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga sembako meningkat tajam. Sehingga kenaikan BBM bersubsidi semakin membuat kondisi ekonomi tidak terkendali.
“Terbukti beberapa hari ini harga-harga sudah mulai naik mengiringi kenaikan harga BBM bersubsidi,” ungkap dia.
Irwan menilai akan ada efek domino di sektor lain akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama penurunan daya beli masyarakat. Menurut dia, ekonomi rakyat kian terpukul.
“Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi,” ujar dia.
Elemen-elemen masyarakat akan menjerit karena kesulitan ekonomi. Bahkan, dia khawatir jumlah orang miskin bertambah karena goncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Jatim berada pada kondisi yang sama terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa ini memiliki 70 ribu lebih keluarga nelayan. Sehingga kenaikan solar sebesar 26 persen lebih memberatkan bagi mayoritas nelayan kecil di Jatim.
“Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil,” ujar Irwan.
Belum lagi, jelas dia, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil.
Padahal, menurut dia, banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrie.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan,”ungkap. pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode ini.
Jika kenaikan pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp24,17 triliun yang diberikan, kata Irwan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.
“Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis,” tandas dia.
Irwan Setiawan menyatakan secara tegas sikap PKS yang menolak BBM hingga ke seluruh daerah di Jatim, di 38 kabupaten/kota setelah Presiden PKS mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi.
“Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jatim, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi,”pungkas dia. KBID-BE