KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Kota Surabaya mendorong pemkot melakukan percepatan integrasi transportasi publik di wilayah aglomerasi Surabaya Raya. Percepatan pengembangan transportasi publik ini penting untuk menekan emisi sekaligus memperlancar mobilitas warga.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan. Menurut dia, pada tahun 2024, sistem transportasi publik Surabaya tercatat melayani 15 rute dengan dukungan 172 armada trunk dan feeder. Panjang total layanan yang tersedia mencapai 586 kilometer.
Lima tahun ke depan, target itu akan meningkat signifikan. Pemkot membidik 43 rute dengan 413 armada trunk dan feeder, serta memperluas total panjang layanan hingga 1.269 kilometer.
“Kapasitas layanan juga diproyeksikan mampu mengangkut hingga 2 juta penumpang untuk trunk dan feeder,” ujar dia
Politisi muda PDI-P ini menyebut langkah ini bukan hanya untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menurunkan emisi dan meningkatkan keselamatan penumpang. Lebih jauh, dia menjelaskan, integrasi transportasi memiliki dua aspek utama. Pertama, integrasi pembayaran, yang hingga kini belum sepenuhnya berjalan.
“ Suroboyo Bus dan Wira wiri sudah full cashless, tapi belum sepenuhnya terhubung dengan Trans Jatim. Idealnya, ketika beli tiket Suroboyo Bus, penumpang bisa langsung naik Wira-wiri tanpa bayar lagi,” ungkap Eri Irawan
Kedua, integrasi antarmoda, yakni konektivitas antar layanan transportasi. Dia menjelaskan, saat ini sebagian sudah berjalan, seperti koneksi dari Trans Jatim ke Wira-wiri dan Suroboyo Bus, tetapi masih perlu diperkuat.
Dia menyebut, polemik yang sempat muncul adalah kewajiban masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo, yang dikelola Pemkot Surabaya, sementara Trans Jatim berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim. “Seharusnya rute Trans Jatim diselaraskan dengan pengembangan rute yang disiapkan pemkot. Jadi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegas dia.
Yang jelas, dengan pergerakan masuk-keluar Surabaya mencapai hampir 390 ribu perjalanan per hari, Eri Irawan menilai pendekatan aglomerasi adalah kunci.
“Kita tidak bisa bicara Surabaya sendiri. Harus ada koordinasi antara provinsi, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pemprov Jatim harus jadi penggerak agar transportasi publik benar-benar terintegrasi di Surabaya Raya,” pungkas dia seraya menambahkan mayoritas mobilitas di Surabaya justru berasal dari luar kota, terutama Gresik (53 persen) dan Sidoarjo (42,9 persen). KBID-PAR-BE