
KAMPUNGBERITA.ID-Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD lantai 3, Senin (27/7/2026), diwarnai interupsi anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan.
Politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan pentingnya penguatan komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan DPRD sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam interupsinya, Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan menyoroti masih adanya kendala komunikasi yang kerap dialami anggota DPRD saat berkoordinasi dengan sejumlah kepala dinas maupun perangkat daerah. “Kami berharap ada kemudahan komunikasi antara anggota DPRD dengan dinas atau perangkat daerah terkait. Dalam praktiknya, masih sering ketika kami menghubungi melalui pesan WhatsApp (WA) maupun telepon, respons yang diberikan sangat lambat, bahkan ada yang tidak segera menanggapi,” ujar Bang Jo di hadapan forum paripurna.
Menurut dia, komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran yang diemban DPRD.
Karena itu, Bang Jo meminta Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi agar dapat menyampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk membangun komunikasi yang lebih cepat dan responsif terhadap anggota dewan. “Kami memohon kepada Bapak Wali Kota agar dapat mengingatkan seluruh kepala dinas untuk memberikan respons yang lebih cepat ketika ada komunikasi dari anggota DPRD. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan masyarakat juga akan lebih cepat ditindaklanjuti,”tandas dia.
Bang Jo juga mengingatkan, apabila komunikasi antara legislatif dan perangkat daerah tidak berjalan optimal, dikhawatirkan akan berdampak terhadap koordinasi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. “Jangan sampai hambatan komunikasi ini berdampak ke hal-hal lain yang justru menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga,” tegas dia. KBID-BE
