KAMPUNGBERITA.ID-Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) mempertanyakan transparansi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Tahun Ajaran 2024/2025 di Surabaya saat ini, menyusul banyaknya wali murid mendatangi Kantor Dinas Dinas Pendidikan Kota Surabaya sejak Senin (1/7/2024), dan mengeluhkan nasib anaknya yang tergeser sehingga tidak diterima di SMPN.
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya, Sita Pramesthi menegaskan, berdasarkan pantauan perkembangan situasi sekarang ini, PPDB tahun ini tidak ada kemajuan signifikan dan tidak ada perubahan mendasar untuk kualitas pendidikan anak-anak yang diberikan Pemkot Surabaya.
“Pertama, tidak ada evaluasi dari masalah PPDB tahun kemarin (2023). Kedua, tidak ada kajian akademis, di mana sebelum pelaksanaan PPDB seharusnya ada kajian dan analisa yang dibuat secara sistematis,” ungkap dia, Selasa (2/7/2024).
Dia menyatakan, seharusnya Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa mengetahui jumlah kelulusan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP dan juga jumlah sekolah negeri dengan jumlah sekolah swasta.
“Daya tampung itu harus transparan. Sehingga calon peserta didik dan juga wali murid bisa tahu harus masuk kemana kalau kapasitas atau rombel (rombongan belajar) itu transparan. Sehingga masyarakat bisa memiliki gambaran mau sekolah kemana,”beber dia.
Selain itu, lanjut Sita Pramesthi, juga tidak ada perbaikan atau peningkatan kualitas pendidikan. Karena berdasarkan pantauannya di lapangan, masih ada sejumlah sekolah negeri di Surabaya yang tidak berani menerima jumlah rombel banyak karena masih minimnya guru atau tenaga pendidik.
“Berkaca dari PPDB tahun kemarin, soal tenaga pendidik, sebetulnya masih belum selesai sampai sekarang,”ujar dia.
Sita Pramesthi mencontohkan adanya salah satu sekolah dasar yang jumlah pendaftarnya 84 anak. Sedangkan anak-anak tersebut membutuhkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka.Tapi karena jumlah tenaga pendidik kurang, maka sekolah dasar tersebut tidak berani mengambil banyak peserta didik.
“Karena mereka takut tidak terpenuhi guru atau pun tenaga pendidiknya. Padahal seharusnya mereka bisa lapor ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar bisa segera mengantisipasinya. Tapi mereka takut karena berkaca dari tahun sebelumnya, dan untuk pemenuhan tenaga pendidik itupun prosesnya lama sekali,” jelas dia.
Lebih jauh, Sita Pramesthi menjelaskan, mengapa calon peserta didik tiba-tiba tergeser hingga terbuang dari daftar PPDB? “Karena tidak ada transparansi nilai. Termasuk tidak ada transparansi jarak dan jumlah kuota yang bisa diterima. Hal ini patut diperbaiki,” tandas dia.
Dia juga mempertanyakan apakah seorang Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh bisa duduk bersama dan mendengarkan masukan dari para anggota DPRD dan anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) dan lainnya, yang sebenarnya ingin bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kota Surabaya.
“Satu hal lagi yang harus diingat oleh Pemkot Surabaya bahwa Pendidikan itu dijamin oleh UUD 1945 dan itu di atas hukum dari segala hukum di negara ini. Jadi, seharusnya segala kebijakan pemkot terkait pendidikan harus merata ke semua lapisan masyarakat Surabaya,” tegas dia.
Menurut dia, Pemkot Surabaya harus bisa memastikan bahwa seluruh anak-anak di Surabaya bisa melanjutkan sekolah pada PPDB tahun ini,” pungkas dia.
Salah seorang wali murid, Totok (50), warga Tambaksari, sempat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya guna meminta penjelasan mengapa anaknya tergeser dan tidak diterima di SMPN
“Pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya tadi mengatakan, mohon maaf pagu sudah terpenuhi dan PPDB kali ini diawasi langsung oleh Wali Kota, Komisi D DPRD Surabaya serta media massa mas. Begitu tadi katanya,” tutur Totok, Senin (1/7/2024) siang.
Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono berharap pelaksanaan PPDB SMP Tahun Ajaran 2024/2025 bisa berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada.
“Semoga berjalan lancar dan sesuai aturan yang ada. Tapi melihat posisi sekarang, baik zonasi 1 di SMPN 31 (299 murid) dan ada pula di SMPN 63 (4.151 murid), menunjukkan bahwa penyebaran populasi penduduk tidak merata,” ujar dia saat memonitor perkembangan PPDB terakhir, yakni pendaftaran jalur zonasi yang berakhir pada Rabu (3/7/2024) pukul 23.59 WIB.
Kondisi ini, diakui Tjutjuk, menimbulkan kekhawatiran PPDB 2023 bakal terulang. Untuk itu, dia meminta kepada Pemkot Surabaya agar calon peserta didik yang tinggal di wilayah populasi penduduk yang padat bisa tetap melanjutkan sekolah.
“Ini perlu menjadi konsentrasi Pemkot Surabaya, bagaimana anak-anak di wilayah populasi penduduk yang padat agar tetap bisa melanjutkan sekolah,” tandas dia
Politisi PSI ini wanti-wanti jangan sampai terulang kembali PPDB seperti di tahun 2023. Karena menurut dia, ini bisa menimbulkan perseden buruk.
“Intinya, jangan sampai terjadi lagi ada anak-anak di Kota Surabaya tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP,” tegas dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh, hingga berita ini ditayangkan belum bisa dikonfirmasi terkait perkembangan PPDB terakhir tahun ini. KBID-BE