Dinilai Sengsarakan Masyarakat, Paguyuban Arek Suroboyo Tuntut PSBB Jilid III Dicabut

Psbb

Puluhan warga yang tergabangu dalam.Paguyuban Arek Surabaya mendatangi gedung DPRD Surabaya.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Puluhan warga dari perwakilan PKL, buruh, dan ojek online yang tergabung dalam Paguyuban Arek Suroboyo ngluruk gedung DPRD Surabaya, Rabu (27/5/2020) siang. Dalam tuntutannya, mereka menolak perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 3, karena tidak efektif dan terbukti membuat masyarakat makin sengsara.

M Sholeh, perwakilan Paguyuban Arek Suroboyo mengatakan, PSBB terbukti gagal meredam penyebaran Covid-19. “PSBB ini mematikan sandang pangan warga. Karena itu, kami menyampaikan aspirasi ke DPRD Surabaya untuk disampaikan ke gubernur agar mencabut PSBB. Karena terbukti tidak mampu meredam penyebaran Convid-19. Buktinya, orang yang positif terjangkit Covid-19 terus bertambah banyak,” ujar dia.

Andi Setiawan, perwakilan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Jalan Arief Rahman Hakim mengatakan, selama pemberlakuan PSBB, dirinya tak ada pemasukan.Karena jualan sepi, tak ada pembeli. Apalagi,PSBB dioerpanjang, makin menyengsarakan warga.”Kami datang ke DPRD agar PSBB jilid III ini dicabut. Sebab, tidak efektif,” ungkap dia.

Sementara Erik Bimantara, perwakilan ojol mengatakan, tukang ojol tak bisa melayani penumpang, tapi hanya melayani go food. ” Selama PSBB ini orderan sepi. Rekan-rekan sebenarnya mau unjuk rasa, tapi kami larang untuk mematuhi aturan pemerintahan,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan Wiwin. Perwakilan buruh ini mengaku, banyak anggotanya yang dirumahkan dan tak dapat gaji. “Sementara mereka harus bayar kos-kosan. Karena tak ada pemasukan akhirnya mereka keleleran, “ungkap dia.

Perwkilan driver online, Daniel Lukas Rorong menambahkan, dirinya mendukung pelaksanaan PSBB jilid I dan jilid II. Tapi, untuk PSBB jilid III pihaknya menolak karena tidak efektif. ” Bantuan dari pemerintah tidak merata. Sementara saat.mengirim barang kami terganggu banyaknya portal di kampung-kampung, ” keluh dia.

Menanggapi tuntutan tersebut , Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan, pemberlakukan PSBB pada prinsipnya pemerintah ingin menjaga dan melindungi keselamatan warga dan juga penyebaran Covid-19 tak meluas.

Menurut dia, DPRD lewat alat kelengkapan (komisi-komisi) terus melakukan rapat virtual dengan pihak -pihak terkait untuk mencari jalan tengah dan solusi penanganan Covid-19. “Komisi-komisi ( A, B, C dan D) sesuai tupoksinya aktif rapat virtual dengan pihak- pihak terkait untuk mencari solusi agar Covid-19 cepat selesai, ” tandas Awi, panggilan Adi Sutarwijono.

Ke depan, Awi yang juga ketua DPC PDI-P Surabaya ini berharap selama masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya ke depan lebih baik lewat surat saja. Ini untuk menghindari kerumunan massa. “Aspirasi mereka nanti akan kita tindaklanjuti dengan alat kelengkapan dewan (komisi-komisi). Kita sesuaikan dengan tupoksi masing-masing,” tandas dia. KBID-BE