KAMPUNGBETITA.ID-DPRD Kota Surabaya menyatakan kesiapannya mendukung program makan siang bergizi gratis untuk anak SD-SMP baik negeri maupun swasta yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan,meski harus melakukan re-alokasi anggaran di APBD 2024.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai usai Tim Banggar rapat dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya, Rabu (6/11/2024).
Dia mengatakan,
untuk pelaksanaan program makan siang bergizi gratis sudah ada pembahasan informal antara Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nantinya, akan ada sharring anggaran untuk program kerakyatan tersebut.
“Tapi ini belum diputuskan. Karena ada beberapa daerah yang kekuatan anggarannya belum bisa memenuhi terkait program makan siang bergizi gratis ini,”ujar dia, Rabu (6/11/2024).
Terbaru, menurut politis Partai Gerindra, Kamis (7/11/2024) ini Presiden Prabowo akan mengumpulkan seluruh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), Pimpinan DPRD, TNI dan Polri soal program tersebut yang difasilitasi Kemendagri, terkait dengan penyamaan visi Indonesia ke depan.
“Rapatnya di Sentul dan difasilitasi Kemendagri,” tutur dia.
Lebih jauh, Bahtiyar menyampaikan, ketika nanti akan ada sharring anggaran, tentunya Kota Surabaya akan siap dengan hal itu. Tinggal nanti akan melakukan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) 2025 dengan menyesuaikan anggaran yang ditentukan.
MPAK biasanya dilakukan di pertengahan tahun ketika ada kebutuhan yang sifatnya urgent (penting) dan mendesak, dan itu diperbolehkan oleh Undang-undang (UU). Boleh di triwulan pertama atau di triwulan kedua. Namun tidak boleh pada triwulan ketiga, kenapa demikian?
Karena triwulan tiga itu sudah masuk proses PAK.
“Misalnya, MPAK bisa dilakukan pada Januari atau Februari, dan itu enggak ada masalah karena aturan mainnya memperbolehkan sepanjang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, ” jelas dia.
Di DPRD Kota Surabaya, MPAK itu rencananya akan dilakukan di triwulan berapa? Mantan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini mengaku belum tahu. “Kita masih menunggu arahan Pemerintah Pusat, teknisnya seperti apa. Lantaran sampai saat ini petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)-nya makan siang bergizi gratis ini masih belum ada,” beber dia.
Meski demikian, lanjut dia,
DPRD dan Pemkot Surabaya sudah siap terhadap pelaksanaan program nasional tersebut. Ini ditunjukkan dengan dilakukannya pembahasan antara Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya.
“Namun masih berupa saran dan masukan. Bahkan sempat membahas soal nominal harga Rp 15 ribu per pack atau kotaknya,” ujar dia.
Bahtiyar menambahkan,
Ini pun juga masih dipikirkan soal tempat makanan tersebut. Dari apa dan bagaimana dengan sampahnya. Jangan sampai tempatnya nanti menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Karena ini setiap hari. Dalam setahun itu ada berapa hari jika dipotong waktu libur. Artinya, ini jumlah sampah yang ditimbulkan juga besar sekali. Namun juga muncul wacana wadah/kotak khusus yang bisa digunakan ulang dengan lebel nama siswa,” tandas dia.
Bahtiyar menambahkan, bahwa hal ini masih merupakan gambaran umum, masih belum jelas. Tapi intinya,
Pemkot Surabaya dan DPRD akan sangat mendukung program makan siang bergizi di Surabaya.
Apa ada hitungan kasar soal besarnya anggaran untuk program tersebut, dia menyebut Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang dipimpin Ikhsan juga menyampaikan jika Pemkot Surabaya pernah melakukan seperti itu, yakni makan gratis untuk lansia, dan itu melibatkan pelaku UMKM sekitar. Hanya saja, mekanismenya belum tahu. Apakah nantinya UMKM tersebut ditunjuk oleh Pemkot Surabaya, dan harus berbadan hukum, masih belum tahu aturan mainnya. “Kita masih menunggu peraturan dari Pemerintah Pusat seperti apa, ” imbuh dia.
Untuk itu, lanjut dia, masalah anggaran akan dihitung lagi. Misalkan kebutuhan untuk makan siang bergizi ini setahun lebih dari Rp 1 triliun. Maka, DPRD Kota Surabaya, khususnya Banggar, akan melihat anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan itu, mana yang bisa dievaluasi atau digeser.”Yang jelas, tidak akan merugikan pembangunan di Surabaya, ” tegas dia.
Lantas berapa sharing anggaran dengan Pemprov Jatim atau Pemerintah Pusat, Bahtiyar mengaku belum, belum ada. Dalam forum rapat hanya menghitung saja. DPRD Kota Surabaya memberi masukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kalau menghitung anggaran setahun (365 hari), itu harus dihitung juga berapa hari liburnya. “Kan sekolah itu ada liburnya, entah itu dua minggu atau sebulan. Ini kan bisa mengurangi hari. Bisa saja dalam setahun hanya 300 hari. Kan lumayan ada 65 hari kalau dikalikan Rp 15 ribu, kalau nominalnya segitu, dikalikan jumlah anak yang ada,” jelas dia.
Selain itu, kata dia,juga ada masukan, karena ini masih program pertama menyasar siswa SD-SMP negeri dan swasta, maka untuk siswa swasta harus dilihat swasta yang seperti apa. Akan diprioritaskan kepada anak- anak yang menengah ke bawah, baik negeri maupun swasta. KBID-BE