KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna tentang Rancangan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2026, Kamis (6/11/2025).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto dan OPD Pemkot Surabaya.
Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat juru bicaranya Johari Mustawan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kebijakan anggaran tahun 2026. Dia menyoroti Program Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah, yang diolah dengan cara dipilah, dicacah, dikeringkan, dan dibentuk,
agar pelaksanaannya dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar.
Selain itu, pengadaan tong kompos sampah di Zona Non-Waste (ZNW) juga perlu disertai dengan sosialisasi dan pendampingan agar hasilnya optimal.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya kesinambungan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WtE) seperti PLTSa Benowo. “Hal ini agar pengelolaan sampah di Surabaya benar-benar komprehensif,” ujar Johari Mustawan.
Di bidang perumahan, lanjut Bang Jo, sapaan Johari Mustawan, PKS mengapresiasi peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik), namun juga meminta agar pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) tetap diperhatikan. “Masih banyak warga yang belum mampu membeli hunian dan hanya bisa menyewa. Jumlah warga penghuni rusunawa masih di atas 10 ribu keluarga,” ungkap dia.
Terkait pengendalian banjir, Fraksi PKS menilai anggaran Rp1,1 triliun yang disiapkan harus digunakan secara cermat agar genangan tidak lagi terjadi pada musim hujan mendatang. Di sisi lain, PKS juga mengapresiasi peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan kepemudaan di tingkat RW senilai Rp 47 miliar agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.
Sementara di bidang pendidikan juga menjadi perhatian serius Fraksi PKS. Bang Jo juga mencatat, meskipun porsi anggaran pendidikan mencapai 22,26 persen, tapi yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya baru sekitar 17,16 persen. Sisanya tersebar di berbagai dinas lain dan kecamatan.
Untuk itu, lanjut Bang Jo, Fraksi PKS meminta pengawasan lebih ketat agar serapan anggaran benar-benar tepat sasaran sesuai fungsi pendidikan.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKS menyoroti masih kurangnya tenaga medis di puskesmas, yakni kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat. “Fraksi PKS mendorong penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan di seluruh RSUD dan puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” tandas Bang Jo.
Menanggapi usulan Fraksi PKS dan fraksi-fraksi lainnya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi telah dibahas sejak pembahasan awal di komisi-komisi. “Dari hasil finalisasi pembahasan, disepakati total anggaran mencapai Rp12,7 triliun,”jelas dia.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut, pembahasan ini menjadi bagian dari upaya dewan untuk memberikan “kado” bagi masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November.
“Harapan kami, APBD Surabaya 2026 bisa menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di Surabaya, baik melalui bantalan sosial maupun proyek infrastruktur yang mendorong ekonomi kawasan,” kata Fathoni.
Mantan jurnalis ini menambahkan, proyek-proyek seperti pengendalian banjir dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) diharapkan rampung pada 2027. Hal ini agar Surabaya siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara pada 2028. KBID-BE