KAMPUNGBERITA.ID-Terjadinya kericuhan saat PT Granting Jaya melakukan sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Palm Park Hotel Kaza Surabaya, Selasa (11/2/2025), mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin menengarai kericuhan tersebut terjadi karena ada saluran komunikasi yang buntu.
“Ada saluran komunikasi yang buntu, hingga terjadilah miskomunikasi yang mengakibatkan pihak-pihak terkait bersuudzon kepada PT Granting Jaya, operator proyek strategis nasional teraebut. Akhirnya, terjadilah kericuhan,” ujar dia.
Untuk itu, Muhammad Saifuddin menyarankan kedua belah pihak untuk duduk bersama, diskusi, dan menyelesaikan bersama-sama juga menakar apa manfaatnya, serta apa mudharatnya terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land ini.
Dengan demikian, lanjut Bang Udin, panggilan
Muhammad Saifuddin, ketika saluran komunikasi sudah terbuka dengan baik dari dua belah pihak dan melibatkan pihak-pihak terkait, maka dia meyakini tidak akan terjadi semacam kericuhan seperti kemarin.
“Ya, kami sangat menyayangkan terjadinya kericuhan itu, ” tandas dia.
Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini meminta kepada PT Granting Jaya untuk transparan kepada berbagai pihak yang menginginkan keterbukaan informasi publik.
“Apa sih kemanfaatan dari adanya proyek reklamasi ini? Saya meyakini betul jika masyarakat diberikan pengetahuan, diberikan informasi tentang pemanfaatannya, tentang tujuannya, visi misinya dengan terbuka dan sejelas mungkin serta komprehensif, maka mereka akan menerima. Dengan catatan diberikan sosialisasi, diberikan informasi-informasi yang benar, yang sejujurnya dan yang sebetul-betulnya, serta tidak ada yang dirugikan. Baik negara maupun rakyat yang terdampak,” beber dia.
Bang Udin mengatakan, PSN ini kan proyek yang bertujuan baik untuk rakyat. Namun tujuan-tujuan baik ini kan tidak selesai begitu saja, kalau tidak diimbangi dengan yang namanya pendekatan-pendekatan secara persuasif dan humanis.
Maka dari itu dia meminta kepada PT Granting Jaya untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dirasa kurang baik dan kurang transparan.
“Karena ini menyangkut Proyek Strategis Nasional yang berada di Pemkota Surabaya, dan agar ini tidak terus menjadi bola liar serta menjadi masalah besar, maka nanti akan saya sampaikan dalam rapat internal untuk memanggil pihak-pihak terkait. Khususnya PT Granting Jaya dan kelompok masyarakat yang menolak maupun yang menerima, baik yang pro maupun yang kontra terkait PSN Surabaya Waterfront Land ini,”tandas dia.
Bang Udin mengungkapkan, Komisi A akan membahas dan menjadikan persoalan ini menjadi terang benderang. Sehingga tidak ada yang dirugikan karena nanti semuanya akan dipertemukan untuk duduk bersama-sama.
“Pada rapat internal (Komisi A) saya akan mengusulkan untuk memanggil pihak-pihak terkait, dan Komisi A akan menjadi fasilitator agar persoalan ini menjadi terang benderang. Sehingga tidak ada yang dirugikan dan seakan-akan merasa disingkirkan dari dampak proyek tersebut,” ungkap dia.
Lebih jauh, Bang Udin menambahkan, PSN ini memang membutuhkan kajian-kajian yang kritis, dan kajian-kajian yang komprehensif, serta dialektika berfikir yang baik. Baik dampak dari kesejahteraannya, kesehatan, lingkungan, dan yang lainnya.
“Sehingga ketika kita melakukan kajian dialektika undang-undang dan aturan lainnya, maka kita bisa menentukan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudhoratnya. Ketika kita telah bisa menentukan, maka kita bisa simpulkan menolak atau menerima. Jadi, jangan kemudian belum selesai melakukan kajian-kajian secara komprehensif kemudian menolak. Juga sebaliknya, jangan kemudian menerima sebelum ada kajian-kajian yang komprehensif untuk menakar antara manfaat dan mudharatnya,” pungkas dia. KBID-BE