KAMPUNGBERITA.ID – Rencana penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 menuai sorotan tajam dari Komisi C DPRD Surabaya. Pengajuan anggaran yang muncul pada penghujung Agustus 2026 itu dinilai perlu dikaji lebih mendalam, terutama karena sebagian program dan belanja bernilai besar baru muncul ketika waktu pelaksanaan anggaran tinggal sekitar empat bulan.
Sorotan tidak hanya menyasar besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas program pengelolaan sampah dan sejumlah kegiatan yang dikaitkan dengan Kampung Pancasila, Kampung Green and Clean, hingga lomba-lomba lingkungan yang sebelumnya pernah menjadi program unggulan namun sempat vakum selama pandemi Covid-19.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Siti Maryam, meminta DLH memastikan setiap penambahan anggaran memiliki dasar data yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau sekarang anggaran muncul segitu, apakah sudah ada datanya? Jangan sampai anggarannya besar, tetapi nanti berbenturan dengan data yang sudah ada,” kata Siti Maryam dikutip Jumat (4/9/2026).
Sebelumnya dalam dalam rapat pembahasan PAK APBD 2026 bersama DLH Surabaya pada Selasa (1/9/2026), Politisi PDIP itu juga menyoroti kebutuhan fasilitas sanitasi, termasuk MCK portable yang menurutnya masih minim. Ia meminta kebutuhan masyarakat tidak justru terpangkas ketika terjadi penambahan belanja dengan nilai besar.
“Setiap pertemuan pembahasan saya selalu mengajukan MCK portable. Untuk Surabaya, sudah waktunya kebutuhan MCK portable ini ditambah,” ujarnya.
Di sektor persampahan, Siti juga mempertanyakan pengurangan sejumlah sarana operasional masyarakat, termasuk gerobak sampah. Menurut dia, fasilitas sederhana tersebut justru bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Untuk kepentingan masyarakat, jangan dikurangi. Gerobak sampah memang jumlahnya tidak seberapa, tetapi penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Anggota Komisi C lainnya, Herlina Harsono Njoto juga meminta struktur penganggaran DLH bisa dipahami secara rinci lantaran sejumlah kegiatan masih digabung menjadi satu angka besar.
“Kami mohon diberikan RKA sesuai dengan yang diserahkan. Kalau memang kegiatannya terpisah, sebaiknya dipisah juga, supaya kami lebih mudah membacanya,” kata Herlina.
Persoalan lain adalah komposisi belanja armada. Herlina mencatat adanya pengurangan jumlah unit tertentu, tetapi pada saat bersamaan terdapat penambahan belanja kendaraan dan peralatan lainnya. Ia meminta DLH memberikan penjelasan mengenai kebutuhan tersebut, terlebih ketika pengangkutan sampah melalui pihak ketiga juga masih berjalan.
Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, menjelaskan sebagian anggaran tersebut memang diarahkan untuk peremajaan armada pengangkut sampah yang kondisinya sudah tua. Menurutnya, DLH memiliki 42 unit armada dump truck yang sebagian berasal dari pengadaan sekitar 2015.
“Armada yang kami punya itu ada 42 unit, kondisinya memang sudah membutuhkan peremajaan. Ada yang usianya sejak 2015,” jelas Fikser.
Fikser mengakui DLH kini ingin mengubah pendekatan agar program tidak berhenti pada seremoni atau lomba tahunan. KBID-PAR-BE