
KAMPUNGBERITA.ID
Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya yang baru mencapai 9,5 persen dari total Rp 58,3 miliar hingga Maret 2025.
Total anggaran tersebut dari APBD Rp.22 miliar dan Rp 21 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir saat rapat evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (6/5/2025).
Menurut dia, keterlambatan penyerapan anggaran ini disebabkan belum cairnya dana DAK, sehingga beberapa program strategis harus digeser ke Triwulan II dan III.
Meski anggaran belum banyak terserap, politisi Partai Golkar ini menyampaikan pentingnya fungsi DP3A-PPKB dalam menangani isu-isu krusial seperti stunting, kenakalan remaja, dan perlindungan perempuan serta anak.
“Fungsi DP3A itu besar dan sangat penting. Makanya kita kawal program-program strategis mereka, seperti pengendalian stunting, kenakalan remaja, dan pemberdayaan keluarga,”ujar dia.
Dr Akma juga menyoroti adanya efisiensi anggaran sebesar Rp.1,9 miliar yang dilakukan tanpa menyentuh program strategis. Efisiensi tersebut menyasar belanja operasional seperti sarana prasarana, konsumsi, dan belanja modal internal.
“Yang penting, program-program prioritas tetap berjalan dan tidak terdampak efisiensi,”kata dia.
Salah satu solusi yang ditawarkan dr. Akma untuk menangani anak-anak dari keluarga miskin dan broken home yang berpotensi terlibat kenakalan remaja adalah melalui program Sekolah Rakyat. Model boarding school ini dianggap efektif memberikan pendidikan sekaligus pembinaan karakter.
Dia menjelaskan, pendidikan anak-anak tetap harus dijamin meskipun berasal dari latar belakang sulit.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah. Dia menyoroti pentingnya pola asuh dan gizi dalam mencegah stunting.
Menurut dia, masalah utama seringkali muncul setelah anak melewati usia enam bulan, saat mulai diberi makanan pendamping ASI ( MPASI). “Banyak MPASI yang tidak mengandung cukup protein, lebih banyak karbohidrat, sehingga berdampak pada pertumbuhan anak,” ujar Luthfiyah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua, terkait cara pemberian Makanan yang tepat.
Kepala DP3A-PPKB Surabaya, Ida Widayati menjelaskan, rendahnya serapan anggaran di Triwulan I bukan karena kelalaian, melainkan karena jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan menyebar hingga akhir tahun.
“Kami memiliki 40 sub-kegiatan yang pelaksanaannya memang tidak semuanya di Triwulan I,” jelas dia.
Ida juga menekankan bahwa program-program perlindungan anak dan perempuan tetap berjalan sepanjang tahun. Di antaranya yang menjadi fokus adalah keberlanjutan layanan di rumah aman (shelter) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. “Kami tidak pernah menjadwalkan ini hanya di triwulan tertentu, karena ini bentuk pemenuhan hak anak yang harus terus berjalan,”tandas dia.
Selain itu, lanjut dia, penanganan anak-anak yang terjaring karena kenakalan remaja juga menjadi perhatian. DP3A-PPKB melakukan intervensi melalui konseling psikologis, kunjungan ke rumah, dan memasukkan anak putus sekolah ke program kejar paket.
“Kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar bisa membina keluarganya,” tambah Ida.
Evaluasi triwulan pertama 2025 yang dilakukan Komisi D DPRD Surabaya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program strategis, meski realisasi anggaran masih rendah..KBID-BE
