Komisi X DPR RI Minta Alokasi 20 Persen APBD untuk Pendidikan Dikawal

Puti Guntur Soekarno meminta kebijakan 20 persen APBD untuk pendidikan benar-benar dikawal.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – Anggota komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno meminta keberpihakan daerah mengalokasikan 20% anggaran APBD untuk pendidikan.

Alokasi tersebut dikatakan Puti perlu didorong dan diawasi.”Terutama untuk pembinaan kepada tenaga pendidik,” katanya, Senin (25/11).

Hal itu bertujuan untuk peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia. Khususnya wilayah Jawa Timur. Dalam peringatan Hari Guru tanggal 25 November tahun ini, Puti menyoroti masih adanya persoalan yang menyelimuti dunia pendidikan terutama tenaga pendidik.

Diantaranya, implementasi memperoleh sertifikasi terkait tunjangan tiap guru harus mengajar 24 jam, tujuan mendorong peningkatan mutu guru.

’’Faktanya, masih terdistorsi motif mengejar aspek kesejahteraan karena justru abai mendidik siswanya,’’ terang anggota Fraksi PDIP ini.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi perlu menyelaraskan tugas pokok dan fungsi guru maupun dosen agar selaras dengan perkembangan industri 4.0 dalam semangat menguasai kemajuan dan inovasi.

Di sisi lain, syarat kualifikasi akademik guru untuk S1, dan S2 untuk dosen, perlu disesuaikan dengan institusi pendidikan tinggi.”Terutama vokasi, politeknik dengan lebih mempertimbangkan kapasitas keahlian dan mengevaluasi banyak prktek metode pendidikan pedagogik belum selaras dengan kebutuhan jaman,” terang cucu Founding Father Republik Indonesia, Ir. Soekarno ini.

Alumnus FISIP Universitas Indonesia ini juga memperhatikan, belum meratanya distribusi guru. Sehingga pengelolaan belum berjalan professional.

Hal tersebut berdampak pada para guru yang diangkat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di beberapa daerah.”Ini perlu diperkuat dan saya yakin segera bisa diatasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada,’’ kata Puti.

Dukungan alokasi anggaran APBD untuk pendidikan ini direspon oleh Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Terpisah, dikatakan politisi PDIP yang akrab disapa WS ini Pemkot sudah menganggarkan 20% APBD Surabaya untuk biaya pendidikan.

Penggratisan biaya sekolah hingga jenjang SMP sudah dilakukan pasca ditariknya kewenangan pengelolaan SMA dari kota ke Propinsi Jatim.

’’Sejauh ini untuk biaya pendidikan sekolah sudah digratiskan. Termasuk beasiswa untuk melanjutkan hingga S1,’’ kata WS.

Terbaru, pemberian beasiswa bagi warga Surabaya untuk pendidikan kini ditambah hingga jenjang S2.”APBD kita mampu untuk menopang itu,” kata pejabat yang kembali maju dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang ini.KBID-NAK