KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Nunggak SPP 4 Bulan, Siswa Gakin Dilarang Ikut Ujian SMK IPIEMS

Baktiono.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID -Cita-cita Moch Fadhil Zulkarnain untuk melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sedikit terkendala. Ini karena siswa kelas XII MM2 jurusan multimedia SMK IPIEMS Jalan Menur 125 Surabaya, dilarang mengikuti ujian sekolah lantaran menunggak SPP di masa pandemi Covid-19.

Menurut pengakuan Fadhil, dirinya belum membayar SPP selama empat bulan. Per bulannya yang harus dibayar Rp 452.000. Jadi total sebesar Rp 1.808.000.
” Ini saya nunggak SPP 4 bulan. Sementara ayah saya belum mempunyai uang untuk membayar, ” ujar Fadhil saat dikonfirmasi, Sabtu (27/2/2021) malam.

Yang membuat Fadhil merasa was-was karena pelaksanaan ujian dimulai Senin (1/3/2021). Sementara sampai saat ini dirinya belum mendapatkan kartu ID untuk login ke ujian dari pihak sekolah.

Lebih jauh, Fadhil menjelaskan, sebenarnya pihak sekolah sudah memberikan dispensasi (keringanan). Yakni, hanya disuruh membayar dua bulan saja atau Rp 904.000 saja.

Tapi bagi orang tua Fadhil yang kesehariannya bekerja sebagai buruh angkut, meski mendapat dispensasi masih terasa berat. “Orang tua saya memang disuruh bayar dua bulan saja, tapi masih belum punya uang. Ya, untuk membayar satu bulan saja enggak ada, apalagi dua bulan, ” ungkap dia.

Apa sudah menyampaikan persoalan ini ke Dinas Pendidikan? Fadhil menuturkan, jika ayahnya (Suhari) pernah mengajukan untuk pembebasan SPP ke dinas pendidikan, bahkan dilampiri surat keterangan tidak mampu (SKTM). “Tapi enggak pernah ada realisasinya sampai sekarang, ” tandas dia.

Meski demikian, Fadhil masih berharap agar dirinya bisa mengikuti ujian. Apalagi dia ingin melan jutkan kuliah ke PTN. Bahkan,dia sudah daftar melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dari kartu tanda peserta SNMPTN 2021, tercatat Fadhil memilih Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk program studi Teknik Informatika (pilihan 1) dan Sejarah (pilihan II).

Sementara Wakil Kepala Sekolah SMK IPIEMS, Fatih ketika dikonfirmasi lewat whatsApp (WA) hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban.

Tak bisa mengatasi persoalan ini, Fadhil pun menyampaikan keluhan ini ke anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI-P, Baktiono.

Apa tanggapan Baktiono terhadap keluhan warga Jalan Kenjeran 163 A. Menurut dia, dalam hal pendidikan adalah ketentuan wajib yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain kesehatan. Kalau ketentuan wajib, maka yang mempunyai hak dan wewenang harus bertanggung jawab adalah Pemprov Jatim. Kalau pemprov sudah mengambil wewenang di bidang pendidikan untuk SMA- SMK, maka harus berani bertanggung jawab memberikan pendidikan gratis untuk sekolah SMA- SMK baik negeri maupun swasta.

” Pemprov jangan hanya mengambil hak, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Seharusnya untuk SPP minimal dibiayai Pemprov Jatim seperti yang pernah dilakukan oleh Pemkot Surabaya yang diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 yaitu tentang Wajib Belajar 12 tahun.Maka pemkot memberikan pendidikan gratis baik negeri maupun swasta mulai SD,SMP, SMA dan SMK, ” beber Baktiono.

Lebih jauh, ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, masalah pembayaran uang sekolah tidak boleh menghambat siswa dalam proses belajar mengajar, termasuk mengikuti ulangan dan ujian.

“Dinas Pendidikan Jatim harus turun tangan termasuk kalau ada siswa tidak mampu sekolah dapat diberi bea siswa dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun pemkab/pemkot, sekolah atau yayasan dapat memanfaatkan dana CSR baik dari BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta,” pungkas Baktiono. KBID-BE

Related posts

Ajak Influencer Promosikan Produk UMKM, Cak Ji Safari Keliling di Lima Lokasi

RedaksiKBID

Mahasiswa Berprestasi jadi Duta Unusida ke Taiwan

RedaksiKBID

Truk Tronton Angkut Craine Seruduk Sejumlah Kendaraan di Malang, 4 Orang Tewas

RedaksiKBID