KampungBerita.id
Kampung Bisnis Kampung Raya Surabaya Teranyar

Pasar Kembang dan Pasar Pakis Akan Dijadikan Pilot Project Pasar Bersih

Dirut PD Pasar Surya, Agus Priyo Akhirono (tengah)memaparkan inovasi untuk.memajukan pasar-pasar yang dikelolanya ke Pansus LKPj 2023.@KBID-2024.

KAMPUNGBERITA.ID-Guna meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, tahun ini PD Pasar Surya berencana menjadikan dua pasar tradisional, yakni Pasar Kembang dan. Pasar Pakis sebagai pilot project pasar bersih.

Inovasi ini disampaikan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Surya, Agus Priyo Akhirono saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya TA 2023 kepada Pansus LKPj 2023, Senin (1/4/2024) petang.

“Ini baru rencana. Kalau sudah fix akan kita kerjakan. Sementara baru dua pasar itu yang akan kita jadikan percontohan pasar bersih, ” ujar dia

Menurut Agus, dipilihnya Pasar Kembang karena pasar tersebut bekas kebakaran dan kondisinya dinilai kurang layak. Sedangkan Pasar Pakis, pasar ini kondisinya juga kurang layak dan akan di make up. Semua ini guna memberikan kenyamanan kepada para pedagang dan pengunjung sehingga pasar tersebut menjadi makin ramai.

“Iya, nanti kedua pasar itu akan dibongkar dan diubah wajahnya. Ya, segera kita laksanakan dan tahun ini bisa klir, sehingga pasar tersebut bisa dinikmati masyarakat Surabaya. Apalagi, posisinya ada di tengah kota ” ungkap dia.

Guna pembangunan kedua pasar tersebut, lanjut Agus, PD Pasar Surya yang merupakan BUMD milik Pemkot Surabaya tidak akan melibatkan investor. Tapi akan memanfaatkan penyertaan modal dari Pemkot Surabaya. “Anggaran Rp 9,9 miliar sebagai penyertaan modal sudah turun. Itu nanti akan kita manfaatkan untuk pengembangan pasar-pasar,” tandas dia.

Terkait penyebab sejumlah pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Surya kondisinya sepi, Agus menjelaskan, karena di depan pasar banyak tumbuh PKL-PKL yang berjualan barang sejenis. “Kami tak bosan-bosan mengingatkan PKL agar bersedia masuk ke dalam pasar,” tandas dia.

Selain itu, lanjut dia, PD Pasar Surya juga akan mengubah sistem sewa pemakaian stan. Jika selama ini jangka waktu sewa 20 tahun, namun kali ini akan diubah. Artinya, be entuk kerja samanya akan diubah per tahun. Kalau ini masih dirasa mahal ya diubah per enam bulan atau minimal tiga bulan. Karena perjanjian sewa 20 tahun itu sangat merugikan PD Pasar. Banyak stan tutup karena tak bisa dimakelari.

Agus menambahkan, perubahan kerja sama sewa stan ini segera disosialisasikan, mengingat masa bukunya habis pada 2032. “Nanti tak bisa gunakan sistem buku, tapi pakai kerja sama sewa stan. Karena kelemahan sistem buku ini stan bisa diperjualbelikan ke penyewa lain,” beber dia.

Agus menambahkan, untuk Pasar Keputran Utara sudah dibebas kan stan dengan sewa 20 tahun. “Kalau mau diperpanjang lagi silakan, tapi ajukan lagi, imbuh dia.

Lebih jauh, dia menjelaskan Pasar Loak sudah lama tak tersentuh. Bahkan, para pedagang sudah 11 tahun tak bayar iuran dengan alasan tak ada service dari PD Pasar Surya.

” Setelah kita dekati dan ajak bicara tokoh-tokohnya, akhirnya per tahun ini para pedagang bayar semua. Bahkan, 50 persen sudah masuk kas PD Pasar Surya.

Jika toh masih ada yang utang, silakan dicicil maksimal dua tahun. “Jadi stan itu bukan milik mereka. PD Pasar Surya juga tidak akan mengganggu jualan mereka, tapi sistemnya yang kita ubah, “imbuh dia.

Pasar Kembang salah satu dari dua pasar yang akan dijadikan percontohan pasar bersih.@KBID-2024.

Sementara anggota Pansus LKPj 2023 , Arif Fathoni menjelaskan, meski di internal PD Pasar Surabaya ada masalah, namun dirinya punya optimisme tinggi bahwa PD Pasar Surya bisa memenuhi ekspektasi Wali Kota.

“Yang kita herankan jumlah pasar yang dikelola banyak, tapi kenapa laporan keuangan kok rendah,”ungkap dia.

Untuk itu , lanjut Arif Fathoni , menerima langkah pertama yang harus dilakukan PD Pasar Surya adalah melakukan transformasi. Artinya, nama PD Pasar Surya harus dipulihkan lebih dulu agar masyarakat punya kepercayaan terhadap PD Pasar Surya .
“Selain membranding nama perusahaan, PD Pasar Surya juga harus membuat proyek percontohan pasar bersih dan tak kumuh, serta bisa drive thru.

Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini juga meminta PD Pasar Surya melakukan studi banding ke PT KAI. Dulu, kereta api itu merupakan transportasi paling buruk, Tapi sekarang jadi rebutan para penumpang.

Selain itu, lanjut Toni, panggilan Arif Fathoni, PD Pasar Surya harus aktif melakukan diversifikasi usaha. Misalnya, ada lahan kosong di area pasar bisa disewakan unyuk reklame. ” Murah enggak apa-apa, yang penting ada pemasukan. Jadi PD Pasar Surya harus tingkatkan kepercayaan kepada masyarakat lebih dulu agar transformasi yang digaungkan di internal bisa tercapai, ” tegas dia.

Anggota Pansus LKPj 2023 lainnya, Moch Machmud mempertanyakan ketidakmampuan PD Pasar Surya mengatasi keberadaan PKL yang berjualan di luar pasar resmi dan menjual produk yang sama.

“Memang, butuh waktu lama (8 tahun) untuk melawan PKL, tapi PD Pasar Surya tidak mampu, padahal ini kelihatan. Selain itu , Pemkot Surabaya punya alat yang namanya Satpol PP, ” fungsikan itu, ” tegas dia.

Entah berkelakar atau serius, Machmud menyatakan jika PD Pasar Surya ingin maju, berikan sejumlah pasar kepada dirinya untuk dikelola secara profesional tanpa membebani keuangan Pemkot Surabaya. Seperti Pasar Blauran, Pasar Kupang, Pasar Keputran Selatan.

“Sebenarnya pasar di Surabaya sudah bagus. Hanya saja PD Pasar Surya tak mempelajari karakteristik pedagangnya, kenapa enggak dibangun yang bagus?

“Pak Agus ini kan terima warisan kasus dari pengurus sebelumnya. Makanya harus ada revolusi di internal PD Pasar Surya, tak cukup transformasi saja. Karena di dalamnya saya melihat banyak yang tak ingin PD Pasar Surya maju,”pungkas dia. KBID-BE.

Related posts

Jelang Idul Adha, DKPP Awasi Lalu Lintas Ternak, Antiek Sugiharti: Masuk Surabaya Harus Dilengkapi SKKH

RedaksiKBID

PKS Kota Surabaya Turut Berdukacita, Johari Mustawan: Semoga Alm Urip Suwondo Diterima Allah SWT

RedaksiKBID

Amandemen Tak Bisa Selesaikan Masalah, Lily Wahid Minta Pemerintah Kembali ke UUD 1945

RedaksiKBID