Pemkab Mojokerto Menerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman

Wabup Mojokerto, Pungkasiadi saat menerima penghargaan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – Dua penghargaan Predikat Kepatuhan Tertinggi Standar Pelayanan Publik diberikan Ombudsman Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rabu (27/11).

Penghargaan tersebut diantaranya Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 99,63. Dan yang kedua, Predikat Kepatuhan Tertinggi Tingkat Kabupaten.

Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dari Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta.

Hasil penilaian ini diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system. Yakni zona merah (0-50) untuk tingkat kepatuhan rendah, zona kuning (51-80) untuk tingkat kepatuhan sedang, dan zona hijau (81 -100) untuk tingkat kepatuhan tertinggi.

Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Peni|aian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan, juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam program Online Single Submission (OSS). “Guna memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, maka setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ” jelas Wabub saat dihubungi.

Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 ini, dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten. “Sedangkan total produk layanan yang disurvei ada sebanyak 17.717 dan 2.366 unit layanan,” tambahnya.

Survei Kepatuhan, lanjut Wabub, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan.

Selain untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik, Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diinformasikan, ada1O komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik. Antara Iain dasar hukum,persyaratan,sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian,biaya atau tarif,produk pelayanan, sarana dan prasarana,kompetensi pelaksana, pengawasan internal,penanganan pengaduan, saran, dan masukan,jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan dan evaluasi kinerja. KBID-FFA