KAMPUNGBERITA.ID-Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses di wilayah RW 3 Kelurahan Babadan, Wiyung, Kamis (13/2/2025) malam.
Di hadapan ratusan warga Johari Mustawan menerangkan rencana-rencana program Pemkot Surabaya untuk lima tahun ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Di antaranya adalah kegiatan berbasis RW, di mana kegiatan berbasis RW ini adalah salah satu program transformasinya Wali Kota Eri Cahyadi agar masyarakat mudah mengakses layanan publik.
“Agar layanan publik mudah diakses, maka berpusat di RW. Tentunya ketika layanan publik berpusat di RW, maka penguatan di RW harus lebih maksimal dan penganggarannya pun harus cukup,” terang Bang Jo, sapaan Johari Mustawan.
Salah satu kegiatan berbasis RW adalah Posyandu Keluarga (Posga). Menurut Bang Jo, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu Keluarga tidak hanya pelayanan kesehatan semata tetapi meliputi enam dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketertiban dan keamanan masyarakat dan terakhir sosial.
Dalam reses kali ini, Bang Jo mendapatkan sambatan dari emak-emak Kader Surabaya Hebat (KSH), terkait Posyandu Keluarga (Posga).
Mereka mengeluhkan terkait kurang nya support dari Pemkot Surabaya dalam kegiatan posga tersebut.
Pertama terkait sarana peralatan kesehatan. Semisal timbangan bayi, tensi darah. Banyak alat kesehatan(alkes) yang sudah habis masa waktu pakainya, sehingga berpengaruh terhadap keakuratan hasil cek kesehatan.Para kader posga sudah lama mengajukan ke dinas terkait tapi belum ada respons
Kedua terkait penyelenggaraan posga, minimnya anggaran yang diberikan, sehingga para kader posga seringkali melakukan urunan dengan anggaran sendiri. Ini agar bisa terlaksana kegiatan posga di wilayahnya.
Ketiga terkait program makan tambahan (PMT), di mana untuk PMT hanya disiapkan untuk delapan delapan bulan, yang seharusnya disiapkan 12 bulan dalam setahun. Lalu yang empat bulan nya bagaimana?
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Bang Jo siap memfasilitasi para kader-kader KSH untuk bisa bertemu dengan dinas terkait, sehingga bisa menyampaikan secara langsung aspirasi-aspirasinya ke dinas terkait.
“Kalau perlu kita undang Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kita ajak untuk langsung terjun ke lapangan, agar mereka bisa melihat secara langsung kondisi di lapangan seperti apa, sehingga bisa diambil tindakan solusi segera,” jelas Bang Jo.
Bang Jo yang juga Ketua DPD PKS Kota Surabaya ini menyayangkan PMT yang hanya diberikan selama delapan bulan dalam setahun. “Seharusnya itu diberikan 12 bulan dalam setahun, bukan delapan bulan. Ini yang perlu segera untuk dievaluasi. Selain itu, PMT juga diberikan untuk balita,”tegas dia.
Bang Jo berharap kegiatan posga bisa dilakukan dengan lebih baik lagi, maka perlu kolaborasi antara kementerian dan semua dinas terkait. Sehingga kegiatan posga tidak hanya memberikan layanan kesehatan saja, tapi mencakup semua. Mulai dari layanan untuk balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia dan juga bisa menjadi deteksi awal bagi kondisi kesehatan warga Surabaya. KBID-BE