KAMPUNGBERITA.ID – Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban melakukan sidak pencarian Bantuan Sosial Tunai (BST) di sejumlah daerah di Tuban. Sidak dilakukan guna menelurusi dan menindaklanjuti temuan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebut ada BST yang belum dicairkan.
Dimulai dari Kecamatan Palang, Komisi 4 memantau pencarian BST sebanyak 4.043 KPM untuk dua bulan yakni Mei-Juni senilai Rp 600.000. Saat sidak, KPM tampak antre dengan tertib dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes)
Diketahui, kemarin PT Pos Indonesia melakukan pencairan BST di lima titik di Kecamatan Palang. Usai dari Kecamatan Palang, anggota dewan kemudian lanjut ke Kecamatan di Desa Socorejo. Di desa ini, Komisi 4 menindaklanjuti laporan bahwa ada 32 KPM ds socorejo yang tidak bisa mencairkan KKS ke agen dikarenakan rekening yang kosong.
Ketua Komisi 4, Tri Astuti bersama anggota dan Dinas Sosial serta Pendamping TKSK menunju rumah KPM yang dimaksud agar bisa segera dicarikan solusi.
Bermacam temuan didapat dalam sidak tersebut. Diantaranya ada salah satu KPM yang tidak pernah bisa mencairkan sejak Januari sampai Juli. Ada yang 4 bulan tidak bisa cair, namun 3 bulan terakhir kembali bisa mencairkan.
”Ada juga KPK yang sudah menggesek KKS-nya untuk pencairan BPNT 3x namun dari agen baru diberikan sembako berupa Beras 15 kg, telur, tempe untuk 2 bulan,” katanya.
Dari temuan tersebut pihak TKSK dan Dinsos mengecek NIK yang terdaftar di DTKS dengan NIK Dukcapil sama namun ada penulisan nama yang beda spasi maupun ada yang beda satu huruf.
Astuti mengatakan bahwa data KPM di Tuban beberapa tahun ini fluktuatif. Awalnya 107 ribu lebih, menjadi 68 ribu sekian, 72 ribu lebih dan saat ini mrenjadi 83 ribu lebih.
”Data ini dari Kemensos. Pengurangan dan penambahan ini adalah dari sistem informasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (SIKS-NG) yang dimiliki Kemensos dari hasil Validasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas sosial kabupaten,” kata dia.
Untuk itu, lanjutnya, pasca beberapa temuan sidak maka agen harus segera memenuhi komoditi yang belum diberikan pada KPM,
Dia menegaskan, Dinsos harus bekerja sama dengan pemerintahan desa dan petugas data untuk mengupdate data KPM dengan menyesuaikan kondisi terbaru.
Sementara Suratmin Ketua Fraksi Golkar Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban menyampaikan bahwa agen juga harus sering menyampaikan laporan terbaru tentang data KPM yang tadinya dapat menjadi tidak dapat mencairkan. ”Sehingga Dinsos juga bisa segera mencarikan solusi,” katanya.KBID-TBN