KAMPUNGBERITA.ID
Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti pentingnya menjaga kelancaran pelayanan terhadap masyarakat selama masa pembangunan di lingkungan RSUD dr Soewandhie.
Hal ini disampaikan
anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah saat rapat koordinasi membahas RAPBD 2026
bersama RSUD dr. Soewandhie, Bappedalitbang, Bapenda, dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Rabu (22/10/2025), untuk optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, serta peningkatan pelayanan rumah sakit daerah.
Zuhrotul Mar’ah berharap agar pembangunan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang medis. “Kita harus mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan tanpa kendala,” ujar dia.
Politisi PAN ini juga mempertanyakan alasan penurunan target pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah yang dinilai tidak sejalan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya. Realisasi sampai September 2025 mencapai Rp14,9 miliar, tapi target 2026 kok malah diturunkan menjadi Rp 12,4 miliar. “Ini perlu dijelaskan, apakah karena penyerapan belum maksimal atau memang ada kebijakan pengurangan,” tanya Zuhrotul.
Dia juga menyampaikan kekhawatirannya karena RSUD dr. Soewandhie belum pernah menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sementara rumah sakit daerah lain sudah mendapatkannya. Meski demikian, Zuhrotul mengapresiasi manajemen rumah sakit yang mampu mengelola pendapatan tambahan dari bunga deposito dan pemanfaatan limbah medis, seperti kardus dan botol infus bekas.
Anggota Komisi D lainnya, Johari Mustawan menyoroti lonjakan pendapatan umum dari Rp10 miliar menjadi Rp 23 miliar di tahun 2026. “Saya ingin tahu dari sektor mana peningkatan signifikan ini berasal, karena pada saat yang sama DJKN justru turun dari Rp 280 miliar menjadi Rp 271 miliar,” ujar dia.
Politisi PKS ini juga meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan DAU dan APBD yang masing-masing memiliki peruntukan berbeda dalam pengembangan rumah sakit.
Sementara
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menekankan perlunya mendorong kemandirian finansial rumah sakit daerah. “Antara pendapatan dan belanja masih belum seimbang. Rumah sakit swasta mampu bertahan, membayar pegawai, membangun, dan tetap eksis dengan dana sendiri. Kita perlu menumbuhkan semangat yang sama agar rumah sakit pemerintah bisa lebih berkembang,”ungkap dia.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas, terutama kenyamanan parkir yang turut berpengaruh terhadap citra rumah sakit. “Fasilitas parkir yang luas dan nyaman membuat masyarakat lebih memilih rumah sakit tersebut, ”tandas politisi Partai Gerindra ini.
Menanggapi hal ini perwakilan RSUD dr. Soewandhie, dr. Queen Azizah, menegaskan, bahwa proses pembangunan tidak akan mengganggu pelayanan pasien. “Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, terutama di IGD yang menjadi prioritas. Kami juga menyiapkan sistem satu pintu untuk memperlancar arus pasien,” beber dia.
Lebih jauh, dia menjelaskan, ada sebagian dana rumah sakit saat ini ditempatkan dalam bentuk deposito agar bunga yang dihasilkan dapat membantu menutupi kebutuhan rutin menjelang akhir tahun.
Direktur RSUD dr. Soewandhie, dr. Billy D. Mesakh menambahkan pihaknya terus berupaya menyeimbangkan antara pelayanan dan efisiensi pengelolaan keuangan. “Kami memiliki dashboard digital yang memantau tempat tidur kosong per shift untuk menjaga efisiensi layanan dan pendapatan,” terang dia.
Lebih jauh, dr Billy menyampaikan, bahwa rencana pengembangan fasilitas parkir sebagai bagian dari upaya peningkatan kenyamanan pasien.
“Saat ini kapasitas parkir kami sekitar 200 mobil, padahal pasien bisa mencapai 1.600 hingga 1.700 per hari. Kami sudah menyiapkan langkah untuk memperluas area parkir, terutama di sisi Jalan l Tambak Bening. Nantinya akan dibuat lahan parkir bertingkat agar sirkulasi kendaraan lebih tertata dan tidak mengganggu akses ambulans,” jela dia.
Lebih jauh, dr Billy menyatakan, RSUD dr. Soewandhie sedang mengembangkan layanan premium bernama Grha Adyatma, yang ditujukan bagi pasien non-JKN. “Grha Adyatma ini menjadi salah satu sumber pendapatan rumah sakit yang cukup besar. Layanan ini sudah berjalan, tapi perlu lebih banyak dikenal masyarakat,” tutur dia.
Untuk itu, dia berharap dukungan Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya dalam pengembangan fasilitas dan promosi layanan tersebut. KBID-BE