KAMPUNGBERITA.ID-Target Pemkot Surabaya pada 2023 tak ada lagi warga yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) dinilai kalangan DPRD Kota Surabaya patut didukung semua stakeholder.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, sebenarnya soal program jambanisasi ini sudah dimulai sejak awal pemerintahan Wali Kota Bambang DH, kemudian dilanjutkan Tri Rismaharini hingga Eri Cahyadi ini.
Hanya saja, Baktiono melihat program jambanisasi di era Wali Kota Eri Cahyadi jauh lebih fantastis.
“Saat ini jamban ditingkatkan 2.000 diberikan kepada warga yang benar-benar tidak mampu,” ungkap Baktiono.
Karena itu, politisi senior PDIP ini berharap jangan sampai ada warga tak mampu membangun jamban sendiri. “Sosialisasi ini harus diintensifkan, ‘ tandas dia.
Lebih jauh, Baktiono menyatakan, jamban akan dibangun untuk seluruh warga, di tempat-tempat sempit. Sedangkan jamban komunal akan dikurangi.
“Untuk anggarannya Rp 5 juta per rumah. Warga Surabaya harus punya jamban, sehingga lingkungannya sehat, ” ungkap Baktiono.
Bagaimana dengan warga yang menolak dibangunkan jamban karena rumahnya sempit? Baktiono menegaskan, mereka harus diberi pengertian. Semua bisa diatur dan tidak akan mengganggu dapur, ruang tidur atau ruang tamu.
“Itu semua sudah disiapkan. Jadi tidak usah khawatir, ” tandas dia.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemkot Surabaya menargetkan 2023 tidak ada lagi warga yng BAB sembarangan.
Karena itu, untuk mencapai target tersebut, Pemkot Surabaya bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) Kota Surabaya untuk menggenjot pembangunan jamban bagi warga yang belum memiliki.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya , Agus Hebi Djuniantoro menyatakan target itu adalah untuk menindaklanjuti instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Jadi target 2023, Pak Wali minta agar kalau bisa tidak ada lagi warga yang BAB sembarangan. Artinya, target itu harus terpenuhi semua, ” ujar Agus Hebi, Rabu (2/11/2022).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Agus Hebi mengungkapkan kalau di Surabaya ada sekitar 8.000 lebih keluarga belum memiliki jamban. Namun data itu dihitung berdasarkan jumlah KK dan bukan rumah tinggal.”Padahal dalam satu rumah bisa ditinggali oleh dua hingga empat KK. Makanya, kita juga akan kroscek ulang data tersebut,” ungkap Agus Hebi.
Selain dihitung berdasarkan KK, sebagian besar warga yang belum memiliki jamban ini juga tinggal di rumah yang status tanahnya bukan hak milik. Misalnya, warga tinggal di tanah milik PT KAI atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Jadi status kepemilikan tanah yang dihuni jadi kendala bagi kami untuk memberikan intervensi,” ungkap dia.
Karena itu, Agus Hebi menyatakan pada 2022 ini, pihaknya akan mengubah Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwali No 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Surabaya.
Dengan demikian, lanjut dia, yang menjadi syarat penerima bantuan jamban ke depan bukan status tanah, tapi pertimbangan kesehatan dan lingkungan.
Sementara data pembangunan jamban di Surabaya, pada 2021 ada 400 jamban telah dibangun. Sedangkan pada 2022, dialokasikan 300 jambang. Pada 2023, anggaran DLH diproyeksikan untuk 2.000 jamban. KBID-BE