KAMPUNGBERITA.ID
DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna, Rabu (5/6/2025), dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda penting, yakni Raperda perubahan status Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025-2029.
Rapat paripurna kali ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan OPD-OPD Pemkot Surabaya.
Dalam pandangan umum fraksi, juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Perumda KBS ke depan. Dia mengingatkan, bahwa perubahan status KBS harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemerintah Daerah dapat mengatur bentuk badan usahanya, dan hal itu harus disertai transparansi serta penyampaian dokumen Raperda dan naskah akademik ke seluruh fraksi sebelum pembahasan dimulai,”ujar dia.
Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan, juga menekankan bahwa KBS bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga harus menjadi pusat edukasi, konservasi, dan riset.
Dia menambahkan, Perumda KBS harus menyusun rencana bisnis lima tahunan yang disahkan oleh Wali Kota Surabaya, dan menyampaikan rencana kerja tahunannya secara profesional kepada Wali Kota serta masyarakat.
Bang Jo, mengingatkan perlunya Dewan Pengawas dan Direksi yang berintegritas. “Kita tekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran dalam pengelolaan,” tandas dia.
Soal tiket masuk KBS, Bang Jo yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan, bahwa tiket masuk harus tetap terjangkau, karena KBS adalah tempat rekreasi rakyat,”tandas dia.
Lebih lanjut, kata dia, Fraksi PKS mengingatkan bahwa Perumda KBS tidak boleh semata-mata berorientasi kepada profit (keuntungan). KBS harus tetap melayani masyarakat.
“Sebagai Kota Pahlawan, Surabaya juga harus menjadi pahlawan bagi satwa-satwa yang hidup di KBS,” tegas Johari.
Terkait RPJMD 2025–2029, Johari menyampaikan, Fraksi PKS mengapresiasi masuknya isu-isu seperti penguatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan keluarga dalam kebijakan kota. Dia menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas, sesuai amanat UUD 1945.
“Kami mendorong adanya perhatian serius terhadap sekolah swasta agar Surabaya benar-benar menjadi barometer pendidikan nasional,” terang dia.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik berbagai masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Surabaya.
Dia menyatakan kesiapannya memberikan jawaban dalam agenda lanjutan dan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Tadi kami sudah bahas dengan teman-teman DPRD, terutama soal pendidikan SD dan SMP. Kami ingin fokus kepada masyarakat miskin dan prasejahtera, karena tidak semua orang tua mampu,” jelas Eri Cahyadi.
Menurut dia, pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Untuk itu, dia ingin semua anak Surabaya punya kesempatan yang sama dalam pendidikan.
Mengenai proses seleksi panitia pengawas pendidikan, Eri Cahyadi menginformasikan bahwa pihaknya masih menunggu surat dari Pemprov Jatim.
“Surat sudah kami kirimkan. Saya berharap minggu ini sudah turun, dan minggu depan kita bisa mulai membuka pendaftaran untuk pansel,” pungkas dia. KBID-BE